Disdukcapil Kabupaten/Kota Diminta Segera Terapkan Permendagri Nomor 73

KBRN, Padang : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota di Sumatera Barat diminta segera menerapkan aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad mengatakan, Permendagri nomor 73 tahun 2022 mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk itu, Disdukcapil kabupaten/kota di Sumatera Barat diminta segera dapat menerapkan aturan dalam Permendagri itu.

"Sudah mulai disosialisasikan, disiarkan kepada masyarakat sehingga bisa diterapkan," katanya saat dihubungi RRI di Padang, Selasa (24/5/2022).

Besri Rahmad menyampaikan, dalam Permendagri tersebut kini seseorang yang dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan harus memiliki nama minimal dua kata. Tujuannya mempermudah kepengurusan paspor jika ada kepentingan ke luar negeri.

"Kemudian jumlah huruf paling banyak yakni 60 huruf termasuk spasi," katanya.

Menurutnya, tidak diperbolehkan lagi nama satu kata guna menghindari makna multitafsir. Selain itu nama juga harus mudah dibaca dan tidak bermakna negatif.

"Hal ini juga dilakukan agar nantinya anak tidak menjadi bahan ejekan maupun bullyan," ujarnya.

Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad menambahkan, tidak ada paksaan bagi masyarakat yang namanya sudah telanjur hanya satu kata dalam dokumen kependudukan untuk merubahnya. Namun dianjurkan untuk ditambah menjadi minimal dua kata.

"Aturan ini diwajibkan bagi mereka yang baru mengurus dokumen kependudukan seperti bayi yang baru lahir untuk dibuatkan akta kelahiran, KIA hingga KTP elektronik," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar