UU Pilkada untuk Pemberhentian Rusma Yul Anwar

KBRN, Padang : Akademisi hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura berpendapat, Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 harus menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar pada Menteri Dalam Negeri. Sebab putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari Rusma Yul Anwar, keluar saat bupati itu belum dilantik. Putusan MA terbit pada 24 Februari, sedangkan pelantikan dilaksanakan 27 Februari.

“Harusnya ketika itu, dilantik sekaligus diberhentikan. Jadi masalahnya tidak panjang seperti ini. Namun mungkin Kementerian Dalam Negeri ketika itu belum menerima salinan putusan dari MA, sehingga hanya mengeluarkan SK pelantikan,” ucapnya pada RRI di Padang, Kamis (18/3/2021).

Meski saat ini sudah berstatus kepala daerah definitif, menurut Charles proses hukum bagi Rusma Yul Anwar tetap harus mengacu pada UU Pilkada, tidak tepat jika menggunakan UU Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014. Jika menggunakan instrumen UU Pemerintah Daerah, dipastikan prosesnya akan berjalan lamban, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan kepastian hukum untuk kelanjutan pembangunan Pesisir Selatan.

“Kalau menggunakan UU Pemerintah Daerah menunggu 6 bulan untuk bisa diberhentikan. Dalam masa itu polemik akan bertambah rumit. Apalagi akan melewati proses politik di DPRD,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan mantan Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Rusdi Lubis. Menurutnya, posisi bupati terpidana akan menganggu pelaksanaan pembangunan daerah. Apalagi saat ini tengah berlangsung pro kontra di masyarakat anatara yang setuju dan tidak setuju terkait pemberhentian Rusma Yul Anwar.

“Ini harus cepat direspon. Sangat merugikan pembangunan daerah jika tidak cepat dilakukan tindaklanjut sesuai Undang-Undang,” ucapnya.

Rusma Yul Anwar Bupati Pesisir Selatan, ketika maju sebagai calon bupati telah berstatus terdakwa. Telah menjalani dua sidang berjenjang di Pengadilan Negeri Padang dan banding di Pengadilan Tinggi Padang, dengan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Terkait putusan itu, Rusma mengajukan kasasi pada MA, namun kasasi ditolak, sehingga vonis bagi Rusma telah inkrah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar