Masih Proses Sengketa di MK, Gubernur Sumbar Diisi Pjs

KBRN, Padang : Proses sengketa hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, hingga saat ini masih bergulir di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sementara itu, jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat akan berakhir pada 12 Februari mendatang.

Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand), Padang Andri Rusta mengungkapkan, Sumatera Barat akan dipimpin penjabat sementara atau pjs usai masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat berakhir pada 12 Februari mendatang. Namun hingga saat ini, ia belum melihat gambaran siapa yang akan menjadi Pjs Gubernur Sumatera Barat hingga ditetapkannya calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat.

"Hingga saat ini belum ada terlihat gambaran siapa yang akan jadi pjs gubernur," katanya saat dihubungi RRI di Padang, Rabu, (3/2/2021).

Andri Rusta menyampaikan, biasanya Pjs  gubernur akan ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) satu atau dua hari menjelang masa jabatan gubernur berakhir. Sebab sesuai dengan aturan tidak diperbolehkan adanya kekosongan jabatan kepala daerah.

"Pjs Gubernur Sumatera Barat akan diisi pejabat eselon dua di Kemendagri maupun pejabat di kementerian lainnya. Namun biasanya diutamakan diisi pejabat yang berasal dari Sumatera Barat pula," tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumatera Barat Amnasmen mengatakan, pihaknya telah menyampaikan jawaban untuk kedua permohonan sengketa yang diajukan paslon gubernur Mulyadi-Ali Mukhni dan Nasrul Abit-Indra Catri pada Senin 1 Februari lalu. Usai menyampaikan jawaban, saat ini KPU Sumatera Barat masih menunggu informasi dari panitera terkait sidang lanjutan. Sesuai jadwal, putusan sela akan diketahui pada 15 atau 16 Februari mendatang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar