Pilkada Terkesan Dipaksakan, Target Partisipasi 76 Persen Berat Dicapai

KBRN, Padang: Pilkada serentak diputuskan tetap lanjut dengan segala persiapan mengantisipasi penularan Covid-19. Akan tetapi keraguan terhadap kesuksesan Pilkada dari sisi partisipasi pemilih masih kuat terdengar. Misalnya akademisi komunikasi politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Najmuddin Rasul, PhD. Ia menilai, Pilkada terasa dipaksakan.

“Kenapa saya bilang dipaksakan. Lihat saja, karena ada protes kekhawatiran Covid-19, KPU melakukan perubahan PKPU nomor 6 tahun 2020 menjadi  PKPU nomor 13 tahun 2020 yang garis besarnya tidak lagi memperbolehkan kampanye rapat umum dan terbuka dengan melibatkan massa yang banyak. Namun dalam aturan itu tidak ada sanksi tegas bagi pelanggar, serta sanksi bagi KPU sendiri jika melanggar protokol kesehatan,” ucapnya pada RRI di Padang, Senin (28/9/2020).

Direktur Pusat Studi Media dan Komunikasi Politik Unand ini khawatir, pelaksana dan warga merasa takut tertular Covid-19. Hal itu akan memicu lahirnya konflik di lapangan yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan di bilik suara pada 9 Desember mendatang.

“Misalnya, ada pemilih datang tapi tidak pakai protokol kesehatan. Petugas pasti melarang karena protap, sedangkan pemilih tetap ngotot. Hal kecil ini bisa memicu emosional pemilih sehingga memutuskan mengurungkan niatnya menjatuhkan hak suara,” ungkapnya.

Najmuddin menjelaskan, analisisnya didasari hasil jajak pendapat terhadap 500 lebih responden berlatar pendidikan menengah atas, yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Pada survei di pertengahan September ini, hampir seluruh responden mengaku khawatir datang ke TPS ketika Pilkada di masa pandemi.

“Jika kondisinya seperti itu, target KPU untuk mengumpulkan partisipasi masyarakat di angka 76 persen menjadi hal yang sangat berat diwujudkan,”

Najmuddin, jika dipaksanakan Pilkada tetap berlangsung, kesuksesan dari sisi partisipasi pemilih akan diragukan. Celakanya kalau partisipasi tidak mencapai 50 persen. Hal itu sangat mengurangi legitimasi pemimpin di daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00