Anggota DPD RI Tetap Usul Pilkada Ditunda, Meski KPU Sudah Larang Kampanye Terbuka

KBRN, Padang: Anggota DPD RI Alirman Sori mengapresiasi KPU yang mengubah peraturan di tahapan kampanye, sehingga melarang kegiatan yang memobilisasi banyak orang demi mengantisipasi penularan Covid- 19. Namun demikian, senator asal Sumatera barat ini tetap kukuh mengusulkan agar Pilkada serentak ditunda.

“Kami apresiasi itu (perubahan peraturan kampanye). Tidak diperbolehkan rapat umum, konser, dan sejenisnya. Tapi perlu dicatat, usulan penundaan ini tujuannya memberikan ruang dan waktu bagi penyelenggara untuk mempersiapkan secara matang pelaksanaan Pilkada yang aman dari penularan Covid-19. Siapkan dulu, jangan sampai berubah-ubah. Ingat kita punya pengalaman pahit pada Pileg dan Pilpres, ketika ratusan petugas meninggal karena kelelahan,” tegasnya dalam dialog di RRI Padang, Kamis (24/9/2020).

Menurut Alirman Sori, masyarakat sebagai pemilih dan petugas teknis pemungutan suara harus mendapat jaminan tidak tertular wabah ketika datang ke TPS atau mengikuti tahapan Pilkada. Ini yang masih perlu kejelasan dan ketegasan. Kemudian tentang bagaimana bentuk tanggungjawab dari pemerintah dan penyelenggara Pilkada jika di hari yang telah ditetapkan, terjadi ledakan kasus Covid- 19.

“Kalaupun ditunda, bukan berarti penyelenggara gagal. Karena Perpu memang memberikan ruang untuk penundaan lagi. Ini semata-mata agar Pilkada berjalan sukses dan masyarakat kita selamat,” bebernya.

Baca Juga : 78 Persen Responden di Sumbar Tidak Takut Datang ke TPS, Pilkada Jalan Terus

Sebelumnya, melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19, melarang peserta Pilkada menggelar kegiatan rapat umum terbuka atau bentuk kegiatan lain.

"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).

Kegiatan lain yang dilarang dalam bentuk rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00