Dugaan Penggelembungan Harga Handsanitizer, DPRD Sumbar Minta Gubernur Jatuhkan Sanksi

Paripurna Penetapan Rekomendasi LHP BPK Atas Penanganan Covid19 di Sumbar.jpeg

KBRN, Padang: Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) direkomendasikan untuk menjatuhkan sanksi pada Kepala BPBD beserta stafnya yang terlibat dalam dugaan penggelembungan harga pengadaan handsanitizer mencapai Rp 4,8 M. Rekomendasi DPRD Sumatera Barat itu disampaikan dalam Paripurna Penetapan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Penanganan Covid-19, Jumat malam (26/2/2021).

“Kami mengharapkan saudara Gubernur segera menindaklanjuti rekomendasi. Ini merupakan tugas dan sekaligus ujian pertama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang baru. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumbar juga harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima,” ucap Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Penanganan Covid-19, Nofrizon mengungkapkan, berdasar LHP BPK dan pendalaman Pansus, ditemukan dugaaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)dalam pengadaan handsanitizer,masker,dan thermogun.

“Ini yang menjadi sorotan kita. Ini harus ada ketegasan karena kesalahannya sangat serius dan berat karena menyebabkan banyak kerugian, meskipun telah dikembalikan," tegasnya.

Sesuai rekomendasi pansus, DPRD Sumbar juga meminta pada BPK RI melakukan pemeriksaan lanjutan. Sebab terdapat transaksi pembayaran pada rekanan penyedia barang dan jasa secara tunai. Hal itu melanggar instruksi Gubernur No 02/INST-2018 tentang pelaksanaan transaksi nontunai. Akibat transaksi tunai tersebut, terdapat pembayaran Rp 49 M yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

”BPK direkomendasikan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk membuka aliran dana Rp49 M itu,” ungkap Novrizon.

Baca juga : Pansus DPRD Soroti Kemahalan Beli Hand Sanitizer Rp 4,9 M

Menyikapi rekomendasi DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sumbar terhadap temuan BPK dan Pansus.

“Kami berterima kasih pada Pansus yang telah mengawal ini agar penanganan Covid-19 tidak menyalahi aturan. Sebagai mitra, kami tentu akan menindaklanjutinya,” ucapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00