Pansus DPRD Soroti Kemahalan Beli Hand Sanitizer Rp 4,9 M

KBRN, Padang: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) merekomendasikan pengembalian uang senilai Rp 4,9 M yang digunakan membeli hand sanitizer di Sumatera Barat (Sumbar) untuk penanganan Covid-19. Pengembalian itu dikarenakan harga barang dinilai kemahalan.

Menindaklanjuti LHP BPK terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Sumbar, DPRD Sumbar telah membentuk pansus. Wakil Ketua Pansus, Nofrizon menduga ada kejanggalan yang harus didalami dari LHP dimaksud. Sebab dari hasil pemanggilan pansus terhadap rekanan pengadaan hand sanitizer, pengadaan itu didapat dari istri pejabat.

“Sudah kita panggil kok rekanan pengadaan. Katanya dapat proyek dari istri pejabat itu,” ucapnya ketika dihubungi RRI, Rabu (24/2/2021).

Nofrizon, menjelaskan. perusahaan pengadaan dimaksud merupakan perusahaan batik, bukan alat kesehatan. Berdasar hal itulah, pansus sampai saat ini masih melakukan pendalaman.

“Kita akan terus tindaklanjuti sampai dapat kejelasan yang terang. Siang ini pun saya masih balik ke BPK untuk konsultasi,” ucapnya.

Dikonfirmasi RRI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Erman Rahman menegaskan, rekomendasi dari BPK telah ditindaklanjuti.

“Sudah jelas di LHP. Rekanan telah mengembalikan sesuai rekomendasi itu,’ ucapnya pada RRI Padang, Rabu (24/2/2021).

Erman mengungkapkan, tidak ada upaya penyelewengan dalam pembelian hand sanitizer dimaksud. Sebab saat itu, alkohol pembersih tangan itu menjadi barang yang sulit dicari. Kalaupun ada, harganya mahal.

“Kalau saya dikatakan terima fee Rp 5000 per botol, itu tidak benar. Silakan baca di LHP BPK, tidak ada temuan fee di situ, yang tertulis hanya ada keterlibatan keluarga,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pansus DPRD Sumbar juga sempat ke BNPB untuk melakukan konsultasi terkait kemahalan pembelian hand sanitizer dimaksud.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00