Tindak Tegas Masyarakat yang Membandel Terhadap Protokol Kesehatan

KBRN, Padang : Jajaran Polda Sumatera Barat akan menindak tegas masyarakat yang membandel terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2020.  Perkembangan Covid-19 di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang saat ini sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga perlu langkah tertentu yang bertujuan menekan angka positif Covid-19 di daerah ini.

Dalam perbincangannya dengan RRI,  Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Stevanus Satake Bayu Setianto menyatakan, dari pihak kepolisian daerah sudah berkoordinasi dengan tim gabungan dari TNI dan Satpol PP untuk melaksanakan operasi yustisia.

Mulai tanggal 9 November 2020, pemerintah daerah telah menetapkan adanya larangan bagi masyarakat menggelar resepsi pernikahan yang dikhawatirkan semakin memperpanjang daftar orang yang tertular Covid-19.

"Ya perdanya sudah ada, sudah bisa diberikan sanksi  kepada masyartakat yang melanggar aturan dan tujuannya tidak lain memutus rantai penyebaran Covid di wilayah Sumatera Barat,"ungkapnya kepada RRI, Sabtu, (28/11/2020).

Lebih lanjut Satake Bayu Setianto menuturkan, Perda Nomor 6 Tahun 2020 sudah ditetapkan, tidak ada alasan bagi siapa pun menentang pelaksanaan peraturan dimaksud, termasuk di dalamnya sanksi hukum yang dijatuhi kepada masyarakat yang melanggar ketentuan.

Masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dengan tetap bersikukuh menyelenggarakan resepsi atau hajatan yang memicu keramaian akan diganjar sanksi yang setimpal. Terkait hal itu Satake meminta pengertian semua pihak, khususnya penyelenggara pesta yang sudah menetapkan jadwal agar menunda hajatan sampai situasi dinyatakan pulih dan tidak berisiko vatal  untuk keselamatan orang di sekitarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00