APBD Perubahan 2020 Sumbar Ditetapkan

KBRN, Padang : Pandemi covid-19 yang telah berlangsung 7 bulan lamanya menyebabkan terjadinya penurunan tajam terhadap APBD Perubahan 2020 Sumatera Barat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi, saat rapat paripurna pengesahan RAPBD perubahan tahun 2020, Rabu (30/9/2020) menjelaskan DPRD bersama pemerintah provinsi telah melakukan pembahasan mendalam terhadap rancangan perubahan APBD. 

Dari pembahasan yang dilakukan, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp6,422 triliun lebih dan belanja daerah disediakan sekitar Rp6,731 triliun. Pendapatan daerah terdiri dari PAD sekitar Rp2,175 triliun, dana perimbangan sekitar Rp4,132 triliun lebih serta lain - lain pendapatan yang sah sekitar Rp115,509 miliar lebih. 

Sedangkan dari sisi belanja daerah, disediakan sekitar Rp6,731 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung sekitar Rp4,434 triliun dan belanja langsung sekitar Rp2,297 triliun. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sekitar Rp401,727 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp93,335 triliun lebih. 

"Dari postur perubahan APBD tahun 2020 terlihat kontraksi cukup tajam dari pendapatan dan belanja daerah, dibandingkan dengan alokasi anggaran pada APBD awal. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak sangat besar terhadap penerimaan daerah," jelasnya.

Kondisi tersebut, menurut Supardi menuntut penggunaan anggaran yag terdapat di dalam perubahan APBD harus digunakan secara sangat selektif, efisien dan efektif serta tepat sasaran.

Supardi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2020, prioritas anggaran pada perubahan APBD tahun 2020 adalah untuk penanganan Covid-19. Baik untuk penanganan sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi serta pendataan penerima jaringan pengamanan sosial. 

"Disamping itu, prioritas anggaran juga digunakan untuk membiayai kegiatan strategis daerah," katanya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, menyambut ditetapkannya APBD perubahan tahun 2020 mengakui kondisi terjadinya kontraksi pada postur pada pendapatan dan belanja daerah. Dibanding APBD awal, terjadi penurunan cukup tajam dari sisi pendapatan daerah yang tentunya berdampak kepada belanja daerah.

"Kondisi tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menyebabkan terjadinya penurunan dari sisi pendapatan yang tentunya ikut memengaruhi sisi belanja daerah," kata Irwan.

Dia menyampaikan, pada APBD awal pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun dan belanja daerah sekitar Rp7,27 triliun. Sementara pada perubahan APBD pendapatan daerah diproyeksikan Rp6,422 triliun lebih dan belanja daerah diperkirakan Rp6,731 triliun. 

"Sesuai dengan instruksi Mendagri dan memperhatikan saran dan masukan dari DPRD, penggunaan anggaran yang diakomodir di dalam perubahan APBD tersebut akan digunakan secara efektif dan efisien terutama difokuskan kepada penanganan Covid-19. Baik untuk penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi terdampak," tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00