Perda Tentang AKB Ditetapkan, Sejumlah Sanksi Ancam Pelanggar Protokol Kesehatan di Sumbar

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, Jumat (11/9/2020). 

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menegaskan, Perda tersebut dilahirkan sebagai upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Selain itu, juga menjadi payung hukum dalam mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat.

"Ranperda ini dibahas secara intens oleh panitia khusus setelah disampaikan oleh pemerintah provinsi pada awal Agustus lalu. Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melakukan kajian mendalam terhadap Ranperda sebelum resmi diagendakan untuk dibahas," katanya

Menurutnya, Perda Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut merupakan produk hukum mandatori, yang bisa langsung diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dasar pembentukan Perda adalah Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 serta mempedomani UU nomor 12 tahun 2011.

"Pemerintah Provinsi harus segera mensosialisasikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut ke masyarakat. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif karena penerapannya harus disegerakan di tengah wabah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung," tuturnya.

Ketua Pansus Ranperda Kebiasaan Baru Hidayat saat paripurna kemarin menyampaikan, Perda tersebut terdiri dari 10 bab dan 117 pasal yang mengatur ketentuan dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru di Sumatera Barat.

"Terkait dengan sanksi yang diberikan diatur dalam Bab IX dengan judul ketentuan pidana," sebutnyaMenurutnya, di pasal 106 diatur bahwa orang yang tidak menggunakan masker diancam pidana kurungan selama dua hari atau denda Rp250 ribu rupiah. Sementara untuk penanggungjawab instansi atau lainnya yang melanggar protokol kesehatan diancam pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp15 juta.

"Sanksi pidana akan diberikan apabila pelanggar tidak menjalankan sanksi administrasi atau telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali," ungkapnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengungkapkan, kondisi yang membuat regulasi ini dibentuk karena regulasi sebelumnya belum kuat, akibat tidak ada sanksi yang memberikan efek jera. Apalagi saat ini empat daerah di Sumatera Barat sudah masuk zona merah dan tidak ada lagi daerah hijau karena masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan.

"Diharapkan aturan ini dapat membuat penyebaran Covid di Sumatera Barat dapat ditekan. Sanksi yang diberikan secara bertingkat sehingga dapat membuat efek jera bagi pelanggar," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00