UMP ADALAH KESEPAKATAN MINIMUM BAGI PERUSAHAAN BESAR DAN MENENGAH

KBRN, Padang: Pemerintah Sumatera Barat menaikkan upah minimum provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam surat keputusan  Gubernur Sumatera Barat  tanggal 19 November 2021 dengan keputusan  larangan bagi perusahaan membayarkan  upah di bawah UMP yang telah ditetapkan. Penetapan UMP ini berlaku bagi perusahaan menengah dan besar dengan ketentuan pekerja yang telah bekerja di perusahaan  kurang dari 1 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi Sumatera Barat, Prita Wardhani kepada RRI.

Prita mengatakan, kenaikan UMP ini berdasarkan data BPS tahun 2020 hingga 2021 terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan rumah tangga serta garis kemiskinan di Provinsi Sumbar.

“Kenapa jadi 28000, hal itu berdasarkan data BPS yang kami terima untuk tahun 2020 sampai 2021, dengan data rata-rata konsumsi, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan garis kemiskinan di Sumatera barat” ujar Prita.

Prita  menambahkan, upah bagi pekerja harusnya disesuaikan dengan lama bekerja, kompetensi, tingkat pendidikan dan juga yang bekerja di bawah 1 tahun// Menurutnya, UMP ditetapkan bersadarkan kesepaktan dan diharapkan tidak ada perusahaan yang membayar pekerjanya di bawah upah minimum. jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak sesuai regulasi yang ada.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar