Merugi Rp34 M, BUMD PT.Balairung Dinilai Tidak Sehat Lagi

KBRN, Padang; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Balairung Citrajaya yang bergerak dalam usaha perhotelan di Jakarta mengalami masa suram. Dalam Paripurna Penetapan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas PT. Balairung Citrajaya, Jumat malam (26/2/2021), Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi menegaskan, dari 11 temuan BPK, ada 4 temuan yang termasuk pengecualian yaitu, PT Balairung Citrajaya menggunakan dana pihak lain untuk operasional perusahaan. Program promo poin belum dilakukan secara tertib dan berpotensi melanggar aturan. Penetapan tunjangan direksi dan komisaris belum sepenuhnya sesuai prinsip Good Corporate Governance. Pelaksanaan kegiatan operasional belum efektif dan kelangsungan usaha diragukan.

“Keberadaan PT. Balairung Cirajaya sudah tidak sehat lagi. Diragukan keberlangsungan operasionalnya,” ucap Supardi.

Dengan kondisi itu, Pemprov Sumbar diminta menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD dan LHP BPK.

Sementara itu, Ketua Pansus PT.Balairung Citrajaya, HM Nurnas melaporkan, penggunaan dana pihak lain untuk operasional perusahaan, berupa penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan yang harusnya disetor pada Pemerintah DKI Jakarta Rp742 juta digunakan untuk operasional. Kemudian dan service charge Rp612 juta.

“Permasalahan PT Balairung Citrajaya Sumbar, baik kelemahan manajemen dan termasuk permasalahan yang disebabkan kesalahan masa lalu harus diputus dan diselasaikan Pemda, agar tidak berlarut- larur,” ujar Nurnas.

Perusahaan daerah yang berdiri sejak 2013 ini, mampu membukukan laba mencapai Rp28 M. Rincinya tahun 2014 Rp10 M, 2015 Rp9 M, dan 2016 Rp9 M. Akan tetapi jumlah kerugiannya lebih besar, totalnya Rp34 M.

“Tahun 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, merugi. Kalau ditotal mencapai Rp34 M,” beber Nurnas.

Dengan kondisi itu, Pansus merekomendasikan 4 alternatif kelanjutan operasional PT Balairung Citrajaya Sumbar ke depan, yakni mengganti manajemen.

“Atau menyerahkan pengelolaan pada pihak ketiga, tetap dikelola sendiri lalu dijual dan hasilnya  dikembalikan ke kas daerah, atau digunakan kembali untuk membentuk usaha lainnya,” ujar Nurnas.

Pansus juga meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi akurat dan valid terkait kondisi rill perseroan baik aspek keuangan/likuiditas, asset, hutang dan piutang perseroan termasuk SDM.

“Hasil pemeriksaan lanjutan menjadi dasar bagi Pemda dan DPRD merumuskan kebijakan PT Balairung Citrajaya Sumbar selanjutnya,” ujar Nurnas

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00