FPL Region Barat Dorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

KBRN, Padang : Forum Pengada Layanan (FPL) wilayah Sumatera mendesak negara segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Jangan tunggu korban semakin bertambah," kata Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang saat FPL Region Barat menggelar dialog daring  bersama jurnalis, Sabtu (21/11/2020).

Menurutnya, korban kekerasan tidak mungkin menunggu lagi, karena kasus kekerasan seksual terus bertambah setiap harinya.  Komnas Perempuan mencatat  pada tahun 2020 dilaporkan 2.807 kasus kekerasan seksual di ranah personil dan 2.091 di ranah komunitas.

Sementara itu, Dewan Pengarah Nasional FPL Yefri Heriani mengatakan, dialog bersama jurnalis ini merupakan bagian upaya mengukuhkan kolaborasi terhadap Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

“Dari waktu ke waktu kasus kekerasan semakin meningkat pelaporannya, khususnya kekerasan seksual. Hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, apalagi pemulihan hingga saat ini belum dapat secara optimal terpenuhi. Untuk itu perlu bersama-sama kita mendorong RUU ini agar segera dapat disahkan," tuturnya.

Dikatakannya, situasi penanganan kasus kekerasan perempuan masih menghadapi banyak tantangan sesuai dengan konteks kewilayahan masing-masing di Sumatera. Namun secara umum, persoalan cara pandang terhadap kasus-kasus kekerasan perempuan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan pemahamannya ditengah masyarakat dan juga aparat penegak hukum. 

"Apalagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya," sebutnya.

Yefri menyampaikan, menyambut peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap 25 November hingga 10 Desember, FPL Region Barat melakukan pertemuan daring bersama jurnalis dengan dialog terkait Situasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatra. 

Ada 5 narasumber yang hadir memberikan pemantik untuk mengawali dialog ini, yaitu dari Komisioner Komnas Perempuan (Veryanto Sitohang), SPi Labuhan Batu-Sumatra Utara, Yayasan Embun Pelangi-Batam, RPuK-Aceh dan Nurani Perempuan WCC-Padang. 

Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota FPL Region Barat yaitu Alinasi Sumut Bersatu, LBH Apik Medan, Hapsari Medan, APM, dan PUPA Bengkulu.  

FPL merupakan jaringan lembaga pengada layanan yang melakukan penanganan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Forum ini sudah ada sejak pertengahan tahun 2000. 

Dua puluh tahun yang lalu, ketika persoalan kekerasan terhadap perempuan belum menjadi kepedulian banyak pihak. Namun Komnas perempuan melihat bahwa lembaga-lembaga yang diinisiasi masyarakat di berbagai wilayah perlu dibangun menjadi satu kekuatan yang benar-benar mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Seperti diketahui, RUU penghapusan kekerasan seksual masih terus diadvokasi oleh masyarakat sipil di Indonesia bersama Komnas Perempuan agar segera disahkan pada periode kepengurusan Dewan RI saat ini, setelah hampir 10 tahun diperjuangkan agar segera disahkan. 

Dari 4 (empat) wilayah yang digambarkan Lela (RPuK Aceh), Leli (SPI Labuhanbatu), Rita (Yayasan Embun Pelangi Batam) dan Meri (Nurani Perempuan Sumbar) tampak, bahwa kasus kekerasan seksul ditemukan diranah komunitas, keluarga dan negara. Berbagai kasus tersebut dalam penanganannya mengalami berbagai tantangan. Diantaranya aparat penegak hukum belum memiliki rujukan aturan yang khusus dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sehingga tak sedikit korban mengalami kekerasan berulang dan tak jarang juga impunitas pelaku ditemukan, karena tak dilakukannya proses hukum.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00