Puluhan Warga Limapuluh Kota Temui DPRD Sumbar, Minta Jalur Tol Dipindahkan

KBRN, Padang : Puluhan warga Kabupaten Limapuluh Kota menemui anggota DPRD Sumatera Barat. Kedatangan mereka guna menyampaikan aspirasi agar jalur tol Padang-Pekanbaru di daerah mereka dipindahkan. Sebab rencana jalur tol saat ini berada di lahan produktif.

Kedatangan  mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Puluhan warga yang datang tersebut merupakan perwakilan 4 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota yang daerahnya terdampak rencana proyek pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. 

Perwakilan Walhi yang mendampingi warga Limapuluh Kota Yoni Candra, mengungkapkan masyarakat sebenarnya bukan menolak pembangunan tol. Namun, menolak lahan yang akan dijadikan jalan tol, karena berada di lahan produktif dan perumahan.

Berdasarkan data sementara, dari Nagari Koto Baru Simalanggang sampai Nagari Gurun lebih 300 rumah yang terdampak, itu masih hitungan kasar. Lalu, sawah seluas 700 hektar, juga ada ladang dan kawasan ternak milik warga.

"Kemungkinan akan lebih banyak kalau kita buat detailnya,” ujar Yoni, Jumat (2/10/2020).

Yoni menilai lokasi, desain tol saat ini terkesan dipaksakan, padahal masih bisa lewat daerah lain. Pelaksana teknis pasti paham dengan itu. Kalau terus dilanjutkan, maka akan banyak masyarakat yang dirugikan. Pada prinsipnya warga tidak menolak pembangunan.

“Kami tidak tahu apa alasannya lahan padat penduduk dan produktif dipaksakan, apakah ini untuk meminimalisir pembiayaan atau apa, kan tidak mungkin demi pembangunan masyarakat dirugikan dan kehilangan mata pencahariannya,” ungkap Yoni.

Sementara itu, perwakilan warga Rahman Syarif Datuak Patiah menyampaikan, masyarakat setempat kecewa karena tidak adanya sosialisasi pembangunan tol. Bahkan pemancangan dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat dan pemilik lahan.

"Harusnya ada pembicaraan dengan masyarakat. Kami tidak menolak jalan tol, tapi jangan melewati tempat sakral dan perkampungan padat," tuturnya

Ditambahkan, warga Lubuak Batingkok Mavilindo, berharap pembangunan jalan tol tersebut dialihkan karena lahan yang dikerjakan saat ini sangat produktif dan subur.

"Pekerjaan orang tua kami dulu membuka lahan tersebut. Sekarang sudah subur mau dijadikan jalan tol pula. Kami tidak anti pembangunan Kami hanya berharap dipindahkan," ungkapnya.

Menanggapi kondisi itu, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi yang menyambut masyarakat mengatakan empat nagari menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan jalan tol.

Menurutnya, pembangunan jalan tol hendaknya jangan merugikan rakyat baik tempat tinggal atau pekerjaan mereka.

"Kita berharap, pembangunan jalan tol tidak melewati pemukiman padat. Harus ada alternatif, untuk meminimalisir kalau sekarang ada 10 areal pemukiman maka besok menjadi lima atau tiga," ujarnya.

Terkait dengan ganti rugi, jangan disamakan antara lahan produktif dan tidak produktif.

"Tim appraisal yang akan menilai ganti rugi, betul betul independen. Kita akan kawal," ujarnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00