APBD Perubahan 2020, Fraksi di DPRD Sumbar Soroti Masalah Pendapatan

KBRN, Padang : Fraksi-fraksi di DPRD Sumatera Barat menyoroti kelemahan dalam realisasi pendapatan dan lambannya penyerapan belanja daerah. Sorotan itu disampaikan saat rapat paripurna, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan tahun 2020, Kamis (17/9/2020).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar menyampaikan, tanggapan, pertanyaan dan masukan dari fraksi - fraksi adalah sebagai wujud eksistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

"Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan, dimana merupakan wujud dari eksistensi fraksi sebagai perpanjangan tangan partai dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Disamping juga sebagai pendekatan politik dalam penyusunan APBD," ujarnya.

Ia menuturkan, secara umum fraksi-fraksi di DPRD menyoroti masalah pendapatan daerah. Mestinya pendapatan daerah dapat lebih dipacu untuk memenuhi kebutuhan tambahan belanja terutama untuk penanganan dampak ekonomi dan tambahan anggaran penanganan Covid-19. 

Dia menerangkan, dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA - PPAS) tahun 2020 yang disepakati bersama, ditekankan akan ada penambahan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan Raperda perubahan APBD tahun 2020. 

"Akan tetapi dari buku yang disampaikan, target pendapatan daerah masih tetap sama dengan yang disepakati dalam KUPA - PPAS. Oleh sebab iu dalam proses pembahasan Ranperda perubahan APBD 2020 perlu menggali semua potensi pendapatan daerah," jelasnya.

Selain itu, Irsyad juga mengungkapkan, besaran alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diusulkan di dalam RAPBD berbeda dengan yang disepakati dalam KUPA PPAS. Dia menyebutkan, belanja tidak langsung yang disepakati adalah sekitar Rp4,428 triliun lebih namun yang tertulis di dalam Ranperda adalah hampir Rp4,431 triliun. 

Demikian juga dengan anggaran belanja langsung, dalam KUPA PPAS disepakati sekitar Rp2,265 triliun. Namun yang diusulkan dalam Ranperda adalah sekitar Rp2,262 triliun. "Pemerintah daerah perlu menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran alokasi belanja tersebut," ujarnya. 

Sebelumnya, wakil gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit telah menyampaikan nota rancangan perubahan APBD tahun 2020 ke DPRD pada rapat paripurna Rabu (16/9). Nasrul Abit menyampaikan, pendapatan daerah diproyeksi turun sekitar 8,63 persen dari sekitar Rp6,988 triliun menjadi Rp6,385 triliun.  Sedangkan dari sisi belanja daerah, mengalami penurunan sekitar 7,96 persen. 

"Dari APBD 2020 awal sekitar Rp7,272 triliun menjadi sekitar Rp6,693 triliun," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00