Menko Polhukam Puji Sumbar dalam Pengendalian Penyebaran Wabah Covid-19

KBRN, Padang : Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan-Menko Polhukam Mahfud MD memuji Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengendalikan penyebaran wabah covid-19. Selain menyediakan fasilitas swab gratis juga menerbitkan Peraturan Daerah Adaptasi Kehidupan Baru yang tujuannya mendisiplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan covid-19 dan memberikan tindakan hukum bagi yang melanggar.

Pujian tersebut disampaikan Menko Mahfud MD saat “ngopi basamo” atau minum kopi bersama media massa cetak dan elektronik serta netizen atau penggerak media sosial di daerah ini, yang berlangsung di ruang terbuka Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (17/9/2010) pagi tadi. 

"Saya terkesan ketika mau sampai di Bandara Internasional Minangkabau, mendengarkan pengumuman dari pengeras suara, adanya fasilitas swab gratis bagi penumpang yang difasilitasi Pemerintah Daerah," kata Mahfud MD.

Pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ini menurutnya patut diapresiasi.

Disisi lain Menko Polhukam juga menjelaskan, untuk mendisiplinkan warga mematuhi protokol kesehatan covid-19, 97 persen daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah. Sementara yang menerbitkan Peraturan Daerah-Perda, baru dua daerah yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat dengan Perda Adaptasi Kehidupan Baru. 

"Perda Adaptasi Kehidupan Baru Sumatera Barat ini lebih implementatif bagi penegak hukum melakukan operasi yustisia, karena sudah mencantumkan hukuman pidana bagi yang melanggar," nilai Menko Mahfud MD.

Pemerintah, kata Mahfud MD  sudah membuat kebijakan melalui Instruksi Presiden-Inpres nomo 6 tahun 2020 yang harus melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan dan penegakan hukum dalam protokol kesehtan covid-19. Inpres tersebut menunjuk Menko Polhukum untuk mengoordinasikan ke seluruh Indonesia. 

Tindakan pendisiplinan dan penegakan hukum dalam mematuhi protokol kesehatan covid-19 disepakati diberikan dalam bentuk tindak pidana ringan-tipiring, dan hal itu lebih cocok diatur dalam Peraturan Daerah-Perda.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00