Pandangan Fraksi, Pembahasan Perubahan RPJPD Sumbar 2005-2025 Perlu Dipercepat

KBRN, Padang : Perubahan yang tejadi dalam sepuluh tahun terakhir perlu diakomodir di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Namun demikian, waktu tersisa untuk melakukan perubahan tidak sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib mengawali rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (15/9/2020). Rapat paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Menurutnya, dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi berbagai kejadian, dan perkembangan yang mendasar. Hal tersebut, tentu belum diakomodir dalam Perda RPJPD Sumatera Barat tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2008. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan. 

"Permasalahannya waktu perubahan RPJPD tidak sejalan dengan ketentuan pasal 158 Permendagri nomor 86 tahun 2017. Perubahan RPJPD tidak bisa dilakukan apabila sisa masa berlakunya kurang dari tujuh tahun," sebutnya.

Menurutnya, pandangan umum fraksi merupakan tanggapan dan cara pandang partai politik yang disampaikan melalui anggotanya di DPRD. 

"Pandangan umum fraksi tidak hanya menyangkut teknis materi muatan Ranperda akan tetapi juga terdapat pendekatan politik terhadap pembentukan perda tersebut," sebutnya.

Dikatakannya, DPRD melihat ke belakang  terhadap nota penjelasan yang telah disampaikan gubernur terkait Ranperda perubahan RPJPD, dalam pasal 342 Permendagri Nomor 86 thun 2017 terdapat dua faktor yang menyebabkan dilakukannya perubahan RPJPD. 

Pertama adalah hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan proses perumusan serta substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri. Kedua terjadi bencana yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan nasional

"Dari dua faktor alasan yang bisa dijadikan dasar perubahan adalah faktor kedua," ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban dunia banyak mengalami perubahan dalam 10 tahun terakhir. Perubahan tersebut hendaknya diakomodir di dalam perubahan RPJPD. Sehingga hasil perubahannya relevan dengan kondisi dan perkembangan zaman. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00