Penyampaian Tanggapan Gubernur Atas Dua Ranperda Prakarsa DPRD Sumbar

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian tanggapan gubernur terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) prakarsa DPRD, Rabu (9/9/2020).

Dua ranperda prakarsa DPRD Sumatera Barat itu yakni tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi saat memimpin rapat paripurna kemarin menyampaikan, Selasa 1 September 2020 lalu DPRD telah menyampaikan nota penjelasan terhadap dua ranperda prakarsa DPRD yakni Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

"Dalam nota penjelasan itu, telah disampaikan terkait latar belakang, tujuan dan cakupan materi terhadap dua ranperda tersebut," katanya.

Menurut Supardi, ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan dalam menjalankan usahanya. Diharapkan usaha yang dijalankan nelayan dapat memberikan penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan hidup nelayan dan keluarga.

"Sedangkan ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diarahkan untuk penyesuaian terhadap pengaturan hak penyandang disabilitas yang belum terakomodir dengan maksimal oleh pemerintah daerah," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan, saran dan masukan merupakan upaya bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan produk hukum yang memihak kepada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. 

"Pemerintah provinsi sangat apresiasi terhadap DPRD yang telah menggagas 2 Ranperda tersebut. Kami dari pemerintah provinsi menyampaikan beberapa saran dan masukan dalam upaya sinkronisasi dan penyamaan persepsi terkait produk hukum daerah antara pemerintah daerah dan DPRD," jelasnya.

Nasrul Abit menyampaikan sedikitnya 27 catatan terkait Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta sembilan catatan untuk Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Catatan tersebut dirunut pasal per pasal termasuk pada konsideran, dimana ada yang perlu ditambah, diperbaiki maupun dikurangi. 

"Seperti pada pasal 15, perlu dikaji kembali terkait dengan kewajiban masyarakat untuk wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas pada ayat 1. Juga perlu dikaji kembali terkait dengan kewajiban OPD," ujarnya

Demikian juga dalam hal Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Nasrul Abit memberikan beberapa saran dan masukan, termasuk dalam konsideran menimbang. Menurut Nasrul Abit, perlu disempurnakan dengan memasukkan muatan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. 

"Perlu juga ditambah materi mengenai objek perlindungan dan pemberdayaan nelayan, yaitu nelayan perairan laut dan perairan umum. Karena di dalam Ranperda hanya mengatur substansi nelayan perairan laut," ujarnya. 

Ia berharap, tanggapan pemerintah daerah tersebut dapat menjadi masukan dalam pembahasan lebih lanjut. Dia menekankan, tanggapan tersebut hendaknya dilihat sebagai sebuah keinginan bersama untuk saling mengisi antara pemerintah provinsi dan DPRD dalam melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00