DPRD Sumbar Tetapkan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan  Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat melalui rapat paripurna, Kamis (10/9/2020).

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi mengatakan, pembentukan Perda ini sudah direncanakan dalam Propemperda Tahun 2019, pada masa akhir persidangan ketiga Tahun 2019. DPRD bersama Pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat.

Pada prinsipnya pembahasan Ranperda ini telah dirampungkan oleh Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan pada masa persidangan  pertama tahun 2020, fraksi fraksi juga telah memberikan persetujuan untuk menetapkan Ranperda ini menjadi Perda.

Namun demikian, menurut Supardi, pembahasannya belum dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna karena menunggu hasil fasilitasi  dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang dipersyaratan dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015.

"Dengan telah keluarnya hasil fasilitasi Kemendagri sebagaimana termuat dalam surat Dirjen Otonomi daerah Nomor: 188.34/3524/OTDA tanggal 7 Juli 2020, maka ranperda tersebut telah dapat dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan melalui Rapat Paripurna hari ini," tuturnya.

Dari hasil fasilitasi Kemendagri, terdapat beberapa catatan perbaikan terhadap materi dan redaksional yang perlu dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, hingga kemudian dilanjutkan pada tahap pengambilan  keputusan.

Sehubungan dengan adanya catatan perbaikan tersebut, Komisi I sebagai Komisi terkait bersama Pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dalam Ranperda ini terdapat pengaturan diantaranya penambahan substansi mengenai  perlindungan masyarakat, penguatan kapasitas Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan peraturan daerah, penguatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penambahan materi-materi yang belum ada pada Perda sebelumnya.

Dengan ditetapkan Ranperda tentang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat menjadi Perda, jelas dia, ini akan dapat menjamin kapastian hukum penyelenggaraan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat di daerah, dan juga menjadi acuan yuridis  yang mamadai bagi aparat pemda  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

"Kepada organisasi perangkat daerah pemarkarsa diharapkan segera melakukan sosialisasi Perda ini kepada masyarakat, kemudian menyiapkan Peraturan Gubnernur sebagai paraturan pelaksana, agar  peraturan daerah yang  telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal," ucapnya.

Pada rapat Paripurna ini Gubernur, Irwan Prayitno juga menyampaikan nota penjelasan mengenai Ranperda Sumatera Barat tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00