DPRD Sumbar Kebut Pembahasan Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengebut pembahasan Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dapat segera dituntaskan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Hidayat menegaskan, karena regulasi ini mendesak,  pembahasannya akan dilakukan secara maraton.

"Untuk menyamakan persepsi terkait muatan Ranperda, kita sudah menggelar rapat perdana dengan OPD terkait dari Pemprov. Rapat selanjutnya akan digelar secara maraton, sehingga ini bisa segera dituntaskan," ujar Hidayat, usai rapat kerja di DPRD Sumatera Barat, Kamis (3/9).

Ia menambahkan, ada yang berbeda dengan Ranperda ini. Setelah disahkan menjadi Perda, kabupaten/kota tak perlu melahirkan Perda serupa. Hal ini mengingat situasi darurat disebabkan  pandemi Covid-19. 

"Informasi Kementerian Hukum dan Ham Perda ini bisa langsung diterapkan oleh kabupaten/kota tanpa terlebih dahulu melahirkan Perda serupa, cukup ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)," katanya.

Politisi Gerindra ini menuturkan, seperti yang termuat dalam nota pengantar Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, kurangnya disiplin masyarakat adalah pemicu kian merebaknya Covid-19 di Sumbar. 

"Perda ini diharapkan dapat mengggugah kesadaran bersama untuk taat protokol Covid-19. Bagi yang mengabaikan, akan ada ada sanksi yang bisa memberikan efek jera. Dengan adanya Perda ini, kita mau adanya pelonggaran yang terkendali, anak-anak kembali sekolah, mak-mak kembali ke pasar, tapi akitivitas mereka patuh dengan protokol kesehatan yang ditetapkan," tuturnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, dari banyak data dan informasi, rata-rata yang terkena positif Covid-19 karena lalai menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan ada yang mengatakan tidak percaya Covid dan setelah mereka terkena baru sadar.Melalui Ranperda ini, imbuh dia, akan ada sanksi untuk mereka yang abai dengan protokol kesehatan. 

"Sanksinya bisa didenda dan kurungan tahanan. Untuk sanksi sosial misalnya push up. Dengan aturan ini diharapkan penerapan disiplin kesehatan dapat berjalan baik,” sebutnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00