DPRD Sumbar Mulai Bahas Ranperda Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Rabu (2/9/2020).Ranperda tersebut ditargetkan dapat tuntas pada bulan ini.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib mengungkapkan, sejalan diberlakukannya tatanan kehidupan normal baru produktif aman covid-19, tingkat penyebaran covid-19 di Sumatera Barat juga meningkat tajam.

"Bahkan, Kota Padang saat ini telah masuk zona merah penularan Covid-19," sebutnya.

Menurut politisi Demokrat ini, tingginya penyebaran covid-19 disebabkan tidak disiplinnya masyarakat menjalankan protokol kesehatan di masa tatanan normal baru. Dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 diamanatkan kepada pemerintah agar menyusun dan menetapkan peraturan untuk menjamin penegakan disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Termasuk pemberian sanksi kepada masyarakat dan pihak tertentu yang tidak mematuhi protokol kesehatan, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam bentuk kurungan atau denda," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Barat Hidayat menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah seperti sosialisasi, serta imbauan melalui Pergub, akan tetapi hingga saat ini tingkat disiplin masyarakat masihsangat rendah.

Hidayat menyampaikan, meskipun awalnya Ranperda ini tidak masuk dalam propemperda tahun 2020 tetapi untuk mengatasi kondisi darurat dapat dibahas bersama.

"Sebelum dibahas, juga dilakukan kajian dan harmonisasi agar sesuai ketentuan dan materinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," katanya.

Selain membahas Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, DPRD Sumatera Barat juga membahas dua Ranperda prakarsa. Dua Ranperda itu yakni tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib mengungkapkan, nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang selama ini masih termarjinalkan dan tertinggal. Angka kemiskinan pada masyarakat pesisir yang umumnya beraktivitas sebagai nelayan masih yang tertinggi.

"Kondisi itu berbanding terbalik dengan besarnya potensi sumber daya laut dan perikanan tangkap yang dimiliki," ujarnya.

Menurut Suwirpen, dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan Potensi Perikanan tangkap di Sumatera Barat mencapai 560 ribu ton per tahun. Sedangkan yang baru tergarap tidak mencapai setengahnya yakni 240 ribu ton per tahun.

"Banyak faktor yang menyebabkannya, baik faktor internal dan faktor eksternal seperti kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan," ungkpanya.

Melihat kondisi itu, DPRD Sumatera Barat melalui hak yang dimiliki  mengusulkan dibentuknya Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dengan harapan, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan program yang jelas dalam pengembangan nelayan di Sumatera Barat.

Suwirpen Suib menambahkan, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan. Untuk itu, Ranperdatentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu disesuaikan dan diakamodir materi sebelumnya tidak masuk dalam perda nomor 2 tahun 2015.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00