Penetapan Pandangan DPRD Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Hak Interpelasi

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan pandangan DPRD atas penjelasan gubernur terhadap hak interpelasi DPRD, di ruang sidang utama, Rabu (5/8/2020).

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengungkapkan, pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD Sumatera Barat telah menetapkan penggunakan hak interpelasi. Dalam penggunaan hak interpelasi itu terdapat dua materi yang dimintakan penjelasan kepada gubernur yakni terkait kebijakan pengelolaan BUMD dan kebijakan pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Menurut Supardi, DPRD menilai Pemerintah Provinsi lambat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi DPRD terkait penyelesaian permasalahan pada BUMD dan permasalahan pengelolaan aset daerah. Akibatnya permasalahan semakin berlarut-larut sehingga menimbulkan kerugiaan pada BUMD dan pemerintah daerah.

"DPRD merekomendasikan pemerintda daerah segera menyelesaikan permasalahan pada BUMD dan pengelolaan aset serta melaporkan perkembangan penyelesaiannya," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, ada persoalan mendasar yang menjadi penyebab rendahnya kinerja BUMD. Misalnya saja, kualitas dan kapabilitas SDM pengelola, konsep jaringan bisnis yang usang dan tidak adanya konsep tata kelola perusahaan yang baik.

"Untuk menuntaskan permasalahan dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menyusun konsep yang jelas, agar keberadaan BUMD dapat memberikan pemasukan bagi daerah. Diperlukan audit investigasi BPK sehingga diperoleh masukan yang komperehensif untuk perumusan kebijakan pengembangan BUMD ke depannya," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan, anggota komisi I DPRD Sumatera Barat H M Nurnas. Nurnas mengungkapkan, audit BPK dibutuhkan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja semua BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, Nurnas meminta agar dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intens dan berkala terhadap kinerja BUMD, dan hasilnya dilaporkan ke DPRD Sumatera Barat

"DPRD juga mendesak pemerintah daerah melakukan pengamanan dan penguasaan terhadap aset BUMD dan memproses balik nama. Pihak-pihak yang menghambat proses tersebut harus ditertibkan dengan upaya hukum," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya bersama OPD terkait akan menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada BUMD dan pengelolaan aset daerah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00