DPRD Sumbar Setujui Bahas Dua Ranperda Prakarsa

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi  prakasa DPRD, melalui rapat paripurna, di gedung sidang utama, Selasa (4/8/2020).

Dua Ranperda itu yakni, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang digagas komisi II, serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang digagas komisi V.

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi mengungkapkan, pembentukan kedua Ranperda telah masuk dalam program pembentukan perda (Propemperda) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Ide pembentukan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan muncul setelah Komisi II melihat kondisi nelayan yang pada umumnya, masih hidup pada garis kemiskinan, dan belum tergarapnya potensi sumber daya kelautan yang dimiliki secara optimal.

"Hampir 32 persen dari jumlah masyarakat miskin di Sumatera Barat merupakan masyarakat pesisir yang aktivitas sehari-harinya sebagai nelayan. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian semua pemangku kebijakan di daerah," sebutnya.

Ia menambahkan, untuk pembentukan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang yang belum terakomodir dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sementara itu, Juru bicara Komisi II DPRD Sumatera Barat Leli Arni, menyampaikan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan usul prakarsa DPRD karena melihat angka kemiskinan nelayan yang masih besar menunjukkan penghasilan sebagai nelayan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup. 

Sementara itu, dari sisi Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), kontribusi sektor perikanan tangkap juga masih sangat rendah yaitu sebesar 3,8 persen dari total PDRB Sumatera Barat. Kondisi yang terjadi sangat berbanding terbalik dari potensi yang dimiliki.

Menurut Leli, potensi perikanan tangkap Sumatera Barat berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 mencapai 560 ribu ton sedangkan eksploitasi baru mencapai 260 ribu ton. 

"Keberpihakan pemerintah dan pemerintah daerah yang masih rendah kepada nelayan juga menjadi kendala. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih rendahnya alokasi anggaran yang disediakan untuk membantu peningkatan produktivitas nelayan," jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00