DPRD Sumbar Tetapkan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat dan pemerintah provinsi menetapkan Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPL) menjadi perda, Kamis (16/7/2020).

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi saat memimpin rapat paripurna mengatakan, dari hasil fasilitasi Kemendagri, terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah daerah, sebelum Ranperda dimaksud dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan. Sehubungan dengan hasil fasilitasi tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Ranperda RPPL dengan memperhatikan catatan dan rekomendasi fasilitasi Kemendagri.

Menurut Supardi, meskipun Perda RPPL telah disepakati tetapi ada sejumlah catatan yang diberikan DPRD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti mensinergikan lima dokumen jangka panjang. Kemudian DPRD mengharapkan Pemda dapat menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

"Diharapkan illegal logging dan illegal minning tidak terjadi lagi di Sumatera Barat dan reklamasi pasca tambang dapat dilaksanakan oleh pihak terkait," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan, Perda RPPL merupakan bagian terintegrasi untuk pembangunan berbagai sektor, agar terjamin ketersedian air, energi bersih dan minimnya resiko bencana.

Nasrul Abit berharap keberadaan Perda RRPL dapat memberikan kepastian hukum terhadapa pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai RPJMD dan RPJPD.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00