Orangtua Calon Siswa SMA/SMK Adukan Kecurangan PPDB pada DPRD Sumbar

KBRN, Padang : Puluhan orangtua calon siswa SMA/SMK mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat untuk mengadukan sejumlah kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 jalur zonasi, Senin (13/7/2020).

Orangtua siswa meminta agar DPRD Sumatera Barat dapat memfasilitasi aspirasi yang mereka sampaikan, sehingga penyelenggaraan PPDB transparan.

"Akibatnya banyak calon siswa SMA yang tidak dapat sekolah negeri, padahal lokasi tempat tinggal mereka tidak jauh dari keberadaan sekolah," kata perwakilan orangtua calon siswa SMA, Rio kepada wartawan.

Rio mengungkapkan, tuntutan mereka masih sama dengan yang disampaikan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yakni sejumlah kecurangan dan penipuan banyak ditemukan di lapangan saat PPDB jalur zonasi diselenggarakan. Untuk itu, orangtua siswa berharap DPRD Sumatera Barat meminta kepada Dinas Pendidikan agar segera membentuk tim, guna mempercepat penyelesaian permasalahan tersebut.

Menurut Rio, kecurangan-kecurangan yang ditemukan di lapangan seperti pemalsuan domisili, dan tidak transparannya daya tampung sekolah dengan siswa yang diterima, berkasnya telah diberikan pada Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi.

"Kami meminta DPRD Sumatera Barat dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan Dinas Pendidikan sehingga ke depannya tidak ada lagi siswa yang dirugikan," sebutnya.

Menanggapi kondisi itu, Anggota komisi V DPRD Sumatera Barat Maigus Nasir menyampampaikan, sistem PPDB melalui jalur zonasi memang belum tepat untuk diterapkan pada tahun ini. Sebab belum adanya pemerataan sekolah di Provinsi Sumatera Barat, sehingga menyebabkan banyak siswa yang tidak dapat tertampung di SMA negeri.

"Banyak yang menjadi korban dari PPBD jalur zonasi ini," katanya.

Maigus Nasir menambahkan, selain permasalahan pemerataan sekolah, PPDB tahun ini juga diwarnai dengan rusaknya server dan beberapa kali perpanjangan masa pendaftaran, sehingga membuat kebingungan bagi siswa dan orangtua. 

"DPRD meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat segera menyelesaikan permasalahan tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri menyampaikan, jumlah daya tampung sekolah yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bersekolah.

“Saat ini ada kemungkinan penambahan murid. Misalnya sekolah menerima 10 kelas dengan maksimal satu kelas 36 orang sekarang dapat menjadi 40 orang per kelas,” sebutnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00