Kejari Padang Gandeng Kantor Pos Permudah Layanan Pembayaran Denda Tilang

KBRN, Padang: Setiap tahun kasus tilang di Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang cenderung meningkat. Pada tahun 2019 lalu tercatat 36 ribu berkas yang disidangkan. Namun dari jumlah itu terdapat 17 ribu lebih barang bukti berupa SIM ataupun STNK yang belum diambil. Permasalahan seperti itu masih berlanjut sampai tahun 2020 ini.

“Kalau kita berpikiran positif. Mungkin mereka yang belum menyelesaikan kasus atau belum mengambil barang bukti karena tempat tinggal mereka di luar Kota Padang, sehingga jauh menuju Kejari Padang,” ucap Kepala Kejari Padang, Ranu Subroto ketika menandatangani nota kesepahaman layanan pembayaran denda tilang dan pengiriman barang bukti pelanggaran lalu lintas secara elektronik bekerjasama dengan Kantor Pos Cabang Padang, di kantor Kejari Padang, Rabu (8/7/2020).

Ranu menjelaskan, melihat masih adanya faktor jarak yang mempengaruhi kesadaran masyarakat menyelesaikan kasus tilang, Kejari Padang menggandeng Kantor Pos Cabang Padang. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah membayar denda tilang ke kantor pos terdekat.

“Jadi tidak perlu lagi datang ke Kejari. Cukup bayar di loket kantor pos. Bahkan kalau malas mengambil barang buktinya, juga bisa menggunakan jasa pos untuk mengantar ke rumah. Ini komitmen kami untuk memberikan layanan prima,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pos Cabang Padang, Sartono menjelaskan, setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, tim teknologi informatika dari Pos dan Kejari akan melakukan penyusunan data sekaligus serangkaian uji coba.

“Butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan layanan ini. Jadi kita simulasi dulu. Kalau semua sudah siap, maka langsung bisa diakses masyarakat,” ungkapnya.

Sartono menambahkan, untuk jasa Pos yang harus dibayar masyarakat cukup murah. Rincinya, untuk administrasi pembayaran denda, konsumen dikenakan Rp5.000. Sementara jika konsumen ingin barang bukti pelanggaran diantar sampai ke alamat, hanya dikenakan ongkos Rp15.000.

“Rp15.000 itu untuk ongkos pengantaran barang bukti, SIM atau STNK sampai ke alamat masyarakat di kawasan Provinsi Sumatera Barat,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00