DPRD Sumbar Pertanyakan RUPS Bank Nagari

KBRN, Padang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menyoroti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Nagari yang akan digelar Jumat (27/3/2020) mendatang.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menjelaskan, dalam RUPS Luar Biasa itu agendanya proses pemilihan dan penetapan serta pengangkatan direksi PT Bank Nagari. Padahal sudah ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan bahwa Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk itu penetapan direksi harusnya mengacu kepada peraturan yang mengatur soal BUMD, Permendagri No 37 tahun 2018.

“Kita meminta kepada Gubernur agar mengingat kembali seluruh peraturan yang telah disepakati. Kenapa tiba-tiba ada agenda pengangkatan direksi Bank Nagari,” ucapnya didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Datuak Rajo Lelo di Gedung DPRD Padang, Selasa sore (24/3/2020).

Supardi menuturkan, pemilihan direksi harus transparan dan dipublikasikan lewat media, sehingga seluruh pihak dapat mengetahui seluruh tahapan sampai terpilih direksi. Kemudian mereka yang mencalonkan dengan sengaja mendaftarkan dirinya bukan didaftarkan, dan mengikuti semua proses penjaringan sesuai aturan.

Padahal dalam Permendagri tersebut tahap awalnya gubernur memilih panitia seleksi (Pansel) dari perangkat daerah dan independen. Mereka yang melakukan proses rekrutmen seleksi sampai tahap akhir. Namun dalam surat yang didapatkan tidak ada tampak seperti itu.

"Kapan pemegang saham melakukan pemilihan direksi? DPRD Sumbar tidak mengetahuinya, dan tiba-tiba ada agenda pemilihan dan penetapan direksi Bank Nagari dalam waktu dekat," ungkapnya.

Lanjutnya, apabila salah dalam menafsirkan pemilihan direksi Bank Nagari, maka dapat menjadi persoalan. Pihaknya tidak mempermasalahkan siapa saja yang duduk sebagai direksi, tetapi pemilihan harus dilakukan sesuai peraturan yang ada.

"Bank Nagari ini memiliki aset mencapai Rp24 M, itu jumlah yang tidak sedikit. Jika ada kesalahan dalam proses pemilihan dan pengangkatan direksi maka bank daerah ini akan hancur. Kalau sudah hancur siapa yang mau bertanggungjawab? Untuk itu dari awal kita mengingatkan Gubernur agar melakukan pemilihan sesuai dengan peraturan undang-undang," tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00