Larangan Pembatasan Antar Kabupaten Kota Harus Ada Aturan Yang Jelas

KBRN, Padang : Rencana pemerintah Provinsi yang memberlakukan aturan larangan membatasan kegiatan mudik lokal antar Kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 harus dipikir ulang, karena harus ada aturan yang jelas dan anggaran yang kuat yang harus dilakukan pembatasan tersebut. Aturan tersebut harus ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemeritnah.// Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi 4 DPRD Propinsi Sumatera Barat Desrio Putra, Jumat (07/05/2021).

“ Selain itu apakah aturan yang dibuat tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat, jika tidak dikhawatirkan akan timbul persoalan baru” kata Destio Putra.

Desrio melihat sosialisasi aturan ini dilihat belum maksimal, untuk itu diminta kepada pemerintah harus melengkapi teknis operasional dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi  jika diberlakukan pembatasan mudik lokal pada Lebaran tahun ini.//

“Contoh kesiapan seorang Lurah menyiapkan surat administrasi jika ada warganya yang melakukan perjalan dinas Kabupaten/kota, begitu juga kalau ada seorang warga yang meninggal di malam hari, ia mau pulang kampung, surat-suratnya di urus dimana, ini harus dijelaskan” tegas Desrio

Desrio Putra berharap pemerintah tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, dan harus diberlakukan untuk semua orang termasuk kepala daerah. Jika memang akan dilakukan larangan mudik maka pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan mensosialisasikan aturan tersebut di tengah masyarakat, sehingga untuk memutus matarantai covid 19 dapat terlaksana dengan baik. (ML)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00