PPDB SMA Sumbar, Dinas Pendidikan Klaim Sudah Tindaklanjuti Masalah Surat Domisili ‘Bodong’

KBRN, Padang: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA jalur zonasi di Sumatera Barat (Sumbar) diwarnai dengan kehebohan adanya Surat Keterangan Domisili (SKD) siswa yang ternyata datanya tidak seperti kondisi nyata di lapangan.

Dihubungi RRI, Jumat siang (10/7/2020) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Adib Alfikri mengakui, ada keluhan masyarakat terkait indikasi SKD ‘bodong’ yang dipakai beberapa orang tua siswa agar muridnya bisa sekolah di SMA yang diminati.

“Memang ada indikasi itu. Ada yang memang mundur dari pendaftaran. Kemudian ada yang  sudah di cek tim sekolah ke lapangan. Tidak ketemu dengan keluarga yang bersangkutan, ada yang tidak bisa membuktikan kebenarannya. Terhadap mereka itu, sekolah menginvalidkan datanya, sehingga tidak lulus. Itu semua sudah dibuatkan berita acaranya,” ucapnya.

Namun terkait jumlah SKD bodong dimaksud, Adib tidak merinci. Sementara terhadap orang tua siswa yang lain, yang mendaftarkan siswanya menggunakan SKD, telah diminta membuat surat pernyataan.

“Kami Dinas Pendidikan tidak punya kewenangan menyatakan SKD seseorang itu palsu atau tidak karena itu kewenangan Dinas Catatan Sipil dan jajaran. Itu sebabnya kami minta yang menggunakan SKD untuk memperkuat dengan pernyataan. Kalau di kemudian hari ada yang menuntut secara hukum karena datanya tidak sesuai dengan SKD silakan saja,” ungkapnya.

Baca juga : Karut Marut PPDB Zonasi Sumbar

Sementara itu, dihubungi RRI, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani membenarkan adanya indikasi SKD palsu untuk pendaftaran PPDB. Cara sederhana membuktikannya, tiba-tiba banyak pendaftar yang menggunakan SKD di sekolah-sekolah yang punya label favorit di Kota Padang. Sebut saja SMA 1, SMA 3, SMA 10.

“Tim Ombudsman juga mengikuti verifikasi di lapangan. Misalnya SKD dinyatakan ada di lingkungan terdekat sekolah, namun banyak tetangga sekitar yang tidak tahu dengan identitas anak bersangkutan. Selain itu, ada rumah yang telah disewakan, namun masih dijadikan tempt tinggal dalam SKD oleh yang punya rumah. Bahkan SKD juga digunakan oleh anak pejabat,” bebernya.

Terhdap kasus SKD bodong ini, Yefri berharap, Dinas Pendidikan dan sekolah benar-benar menjalankan komitmen untuk mencoret nama siswa dari data penerimaan. Selain itu, jumlah data yang dicoret juga harus dibuka secara transparan, sehingga tidak terus menerus menimbulkan kecurigaan masyarakat.

“Ini evaluasi juga sebenarnya. Sebaiknya PPDB jalur zoonasi juga bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga tidak seenaknya orang membuat SKD jelang PPDB,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00