Hambatan Regulasi Menghambat Penanganan Pelanggaran Pilkada Oleh Bawaslu Tingkat Kabupaten

KBRN, Nunukan: Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan Mochammad Yusran mengungkapkan, keterbatasan waktu menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum pelanggaran pilkada, karna regulasi pilkada tidak menganut prisip In Absentia, sehingga kasus pelanggaran Pilkada terkait monay politik yang melarikan diri di Sebatik pada pilkada 2019 lalu  tidak diteruskan sampai batas waktu penanganan berakhir.

Bawaslu Nunukan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan proses penegakan hukum meskipun tersangka melarikan diri, berbeda dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, mengakomodir pelanggaran In Absentia hingga berlanjut kepersidangan dengan dukungan dua alat bukti.

Pemerintah bersama DPR-RI telah memutuskan untuk tidak melakukan revisi Undan-Undang Pilkada, meski demikian Bawaslu akan berupaya untuk memaksimalkan dugaan pelanggaran Pilkada melalui celah Peraturan Bawaslu, pada kasus pelanggaran pilkada 2019 lalu Bawaslu Nunukan berhasil membawa satu kasus Pilkada hingga putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar