Atasi pelanggaran Pilkada Bawaslu Nunukan Jadwalkan Gelar FGD

KBRN, Nunukan: Usai pelaksanaan rakor persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, Bawaslu Nunukan menindaklanjuti dengan melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) penanganan perkara pelanggaran Pilkada dapat dilanjutkan secara hukum mengadili seseorang dan menghukumnya meskipun terdakwa tidak berada di tempat (in absentia).

Bawaslu Nunukan mengundang pihak terkait seperti Kpu, Kesbangpol, Kementerian Agama dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diajak bekerjasama berkaitan problematika Pemilu dan Pilkada serentak 2024 beserta solusinya, hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran, menurutnya penanganan perkara antara Pemilu dan Pilkada berbeda payung hukum sehingga Bawaslu mendorong adanya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada untuk dikompilasi.

“Sebenarnya Bawaslu sudah mendorong penanganan perkara ini secara in absentia, meskipun terlapor tidak ada tetap di proses, hanya saja menurut Gakkumdu tidak ada istilah in absentia dalam Pilkada, berbeda dengan Pemilu bisa ditangani meskipun yang bersangkutan kabur,” Ungkap Yusran, Selasa (24/11/2021).

Saat ini penanganan waktu perkara pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor No 10 Tahun 2016 sedangkan perkara Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar