Tangkal Narkoba Di Perbatasan, BNN Rangkul Instansi Pemerintah

KBRN, Nunukan : Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan selaku leading sektor di bidang penanganan kejahatan narkoba terus melakukan berbagai upaya nyata dalam melawan peredaran gelap dan kejahatan narkoba di Indonesia.

Bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, BNN bersinergi bersama-sama menangani permasalahan narkoba di Indonesia agar bebas dari narkoba.

Salah satu upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Indonesia bersama seluruh komponen bangsa adalah melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Setelah sukses melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN di tahun 2018-2019, kembali Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang mengamanatkan BNN untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN periode tahun 2020-2024.

Masih sama seperti Inpres sebelumnya, Inpres Nomor 2 Tahun 2020 juga membagi rencana aksi ke dalam 2 klasifikasi yaitu Aksi Generik dan Aksi Khusus. Sementara perbedaannya terletak pada jumlah rencana aksi yang dilakukan.

Kepala BNNK Nunukan  Emmanuel Henry Wijaya  didampingi Sub Koordinator P2M Bapak Murjani Shalat, Rabu, (19/1/2022) bersilaturahmi ke Kantor Badan Kesbangpol Nunukan 

Dalam silaturahmi tersebut, Kepala BNNK Nunukan membahas tentang kerjasama Kegiatan inpres dan ditindaklanjuti perjanjian kerjasama Sosialisasi P4GN dan tes urine kepada para pegawai Bakesbangpol.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nunukan Abdul Karim menjelaskan, bahwa pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini terdapat target 6 aksi P4GN generik yang dilakukan BNN dengan melibatkan 73 kementerian/lembaga, 34 pemprov, dan 514 pemkab/pemkot di seluruh Indonesia.

Aksi generik tersebut terdiri dari penyediaan dan penyebaran informasi terkait bahaya narkoba, pembentukan regulasi terkait P4GN, tes urine, pembentukan satgas atau relawan anti narkoba, serta pengembangan topik anti narkoba pada materi pendidikan dan pelatihan kedinasan. Sedangkan pada Aksi P4GN Khusus akan dilakukan BNN bersama dengan kementerian/lembaga terkait dengan tupoksi mendukung P4GN.

Abdul Karim berharap keberadaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini dapat membangun kolaborasi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan narkoba di Indonesia. Dengan demikian Bangsa Indonesia akan memiliki aset sumber daya manusia yang sehat sebagai bonus demografi.

“Mari kita dukung dan sukseskan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024, agar Indonesia bebas dari Narkoba,” ungkap karim usai menerima koordinasi Kepala BNN Nunukan di ruang kerjanya. 

​​​​​

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar