Langgar Prokes, Unjuk Rasa Mahasiswa Papua Dibubarkan

KBRN, Semarang: Petugas Kepolisian dan Satgas Gabungan Penanganan Covid-19 Jawa Tengah membubarkan demo mahasiswa Papua, yang berlangsung di Jalan Pahlawan (Patung Kuda Undip) Kota Semarang, pada Jumat (5/3/2021). Demo dibubarkan karena mahasiswa diduga melanggar peraturan Wali Kota Semarang terkait protokol kesehatan (prokes). 

Awalnya demo mulai pukul 09.00 WIB, mereka menyuarakan tentang otonomi khusus Papua itu berlangsung kondusif. Meski begitu para pendemo nampak mengabaikan prokes. Di antaranya tidak menjaga jarak, bahkan ada yang tidak memakai masker.

Sekitar pukul 10.45 WIB demo mulai tidak terkendali. Masa mulai ricuh. Karena mulai ricuh, petugas secara perlahan membubarkan massa.

Kabag Operasi Polrestabes Semarang AKBP Recky berulang kali menyampaikan agar masa membubarkan diri secara tertib dan mandiri. 

Namun imbauan itu rupanya tidak dihiraukan oleh massa. Massa semakin menjadi ricuhnya. Polisi pun terpaksa membubarkan demo itu. Sekitar 30 demonstran yang diduga sebagai provokator kericuhan diamankan ke truk polisi dan dibawa ke Polrestabes Semarang. 

Sementara sisa demonstran diperintahkan polisi membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Namun yang terjadi malah mahasiswa hanya berpindah lokasi, dan bertahan di pertigaan jalan Pleburan. 

Di situ, lagi-lagi, sempat diwarnai kericuhan. Ketika hendak dibubarkan, seorang mahasiswa Papua malah terlibat adu argumen dengan Kasat Sabhara Polrestabes Semarang AKBP Aries Dwi Cahyanto. 

AKBP Aries sempat berdebat alot membubarkan massa dengan memberikan penjelasan. Namun massa bersikukuh tidak mau bubar sebelum rekan rekannya yang diamankan ke kantor polisi dibebaskan. 

Wakapolrestabes Semarang, AKBP IGA Perbawa Nugraha mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum pada dasarnya sangat dilindungi oleh negara. Namun berdasarkan kesepakatan aturan Satgas Covid-19 Kota Semarang, selama pandemi demo tidak diperbolehkan.

"Penyampaian aspirasi sangat dilindungi, apalagi di Kota Semarang. Tak ada penyampaian aspirasi yang kita larang. Setiap hari mau menyampaikan aspirasi pun boleh. Selagi itu memenuhi mekanisme yang ditetapkan negara," jelas Iga. 

"Pemberitahuan unjuk rasa tidak kita terima. Bukan tidak ada ijin tapi memang tapi memang tidak kita terima. Secara peraturan perundang undangan maupun peraturan Walikota Semarang terkait PPKM Mikro pemberlakuan di saat pandemi covid-19, memang (unjuk rasa) tidak diperbolehkan. Semua sudah jelas, itu tidak diperbolehkan," ungkapnya. 

Sementara terkait demonstran yang diamankan, ia menegaskan mereka akan dimintai keterangan terkait aksi dan selanjutnya akan dilepas kembali. (Buy)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00