Sanksi Berat, Oknum TNI Jual Amunisi ke KKB

Ilustrasi butir peluru. (Foto: Fixabay).

KBRN, Jakarta: Video penangkapan oknum anggota TNI AD yang menjual amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua viral di dunia maya. Dalam video berdurasi 1 menit 51 detik itu, oknum anggota Yonif 743 berpangkat Praka, berinisial AKG dan berumur 28 tahun, mengaku menjual amunisi sebanyak 10 butir peluru ke Jhon Sandego senilai Rp2 juta.

"Saya baru jual satu kali, uangnya untuk makan," paparnya.

Saat diinterogasi, ia pun sadar telah menjadi pengkhianat bangsa karena telah menjual peluru ke KKB. Apalagi peluru tersebut digunakan KKB untuk menembak prajurit dan masyarakat sipil yang ada di Papua.

Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya mengatakan, penanganan kasus pelanggaran personel TNI harus sesuai undang-undang (UU).

"Setiap ada pelanggaran oleh personel TNI, baik di masa perang atau damai, harus diberikan sanksi sesuai UU yang berlaku," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Harits menegaskan, pembinaan pada anggota harus menjadi salah satu prioritas bagi pimpinan. Sehingga tidak ada lagi ke depannya anggota yang nakal dengan menjual amunisi dan lainnya. Karena melalui proses pembinaan semua anggota bisa dirawat konsistensinya kepada doktrin Sapta Marga, serta bisa meningkatkan personal quality-nya.

"Namun demkian pengawasan internal kepada anggota harus berjalan dengan maksimal dan ekstra terutama di daerah konflik," jelasnya.

Harits mengungkapkan, banyak pintu terbuka yang bisa membuat prajurit terkooptasi dengan lingkungan luar dan akhirnya mendegradasi mental dan moral prajurit, yang berujung lahirnya tindakan indisipliner atau pelanggaran berat lainnya. Oleh karena itu, khusus prajurit yang diterjunkan di wilayah konflik sudah selayaknya memdapatkan tunjangan yang lebih.

Ke depan jangan ada lagi masalah perut atau ekonomi yang tidak terpenuhi bagi prajurit. Jangan sampai ada hak-hak dari prajurit yang diberikan oleh satuannya disunat. Ini menjadi ujian dari kepemimpinan komandan satuan yang bertugas di sana. Selain itu tentu, proses rekrutmen prajurit perlu ditinjau sehingga orang-orang yang menjadi prajurit adalah warga pilihan terbaik.

"Faktor ekonomi prajurit maupun keluarga prajurit yang ditinggalkan bisa memicu munculnya persoalan di saat seorang prajurit menggemban tugas negara. Mereka di garis depan, dan mereka bertaruh nyawa dalam tugasnya. Maka negara selayaknya memberikan perhatian moril dan materiaal secara proporsional," tandasnya.

"Perlu evaluasi secara obyektif terhadap kendala, tantangan, persoalan yang muncul dari prajurit disaat bertugas di wilayah konflik. Kebijakan-kebijakan yang tepat dan bijak sangat berpengaruh kepada performa prajurit di lapangan," tambahnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B Pontoh mengatakan, adanya kasus oknum TNI AD yang menjual amunisi ke pihak musuh merupakan fenomena gunung es. Karena di luar oknum-oknum yang tertangkap itu, masih banyak lagi oknum lainnya yang melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, perlu jalan keluar atau solusi yang cepat agar tindakan tersebut tidak berulang di kemudian hari.

"Saat ini yang terungkap baru oknum-oknum itu. Di luar itu saya kira banyak," tandasnya.

Soleman mempertanyakan penamaan untuk kelompok bersenjata di Papua seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penamaan itu harus sesuai di lapangan, sehingga pasukan yang diturunkan juga tepat apakah polisi atau tentara. Karena penamaan tersebut juga berbeda penanganannya.

"Kalau kelompok kriminal maka polisi yang diturunkan. Kalau kelompok senjata, ya tentara yang diturunkan. Selain itu juga pastikan jumlah kelompok yang melawan tersebut, sehingga polisi atau tentara yang diturunkan juga bisa mengukur berapa jumlahnya," tandasnya.

Terkait adanya oknum TNI AD yang menjual amunisi ke pihak lawan, Soleman mengungkapkan, karena saat ini banyak prajurit TNI AD yang dikirim ke daerah konflik. Ia pun menegaskan, selama ini tidak ada yang salah di tubuh TNI AD, baik terkait pembinaan SDM hingga perilaku organisasinya.

"Persiapan sudah benar, yang salah itu karena situasi dan kondisi. Karena prajurit itu didesain untuk berperang. Tapi karena tidak berperang, ya jadinya begitu. Tentara itu bukan untuk operasi teritorial yang humanis," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigen Tatang Subarna memgatakan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oknum prajurit yang terlibat dalam penjualan amunisi di daerah penugasan. 

Menurut Tatang, saat ini masih ditemukan adanya oknum prajurit TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi di daerah penugasan

“Hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI,” ujar Tatang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/6/2022).

Oleh karena itu, Tatang memastikan kedua oknum prajurit TNI AD yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi atas nama Praka AKG dan Prada YW akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saat ini penyidikan terhadap kedua kasus tersebut masih dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pimpinan TNI AD akan memberikan sanksi tegas kepada oknum prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan amunisi,“ pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar