Industri Pertahanan Mandiri Tingkatkan Kemampuan Modernisasi Militer

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto (depan) meyakini, transformasi militer di Indonesia tidak cukup hanya sampai tahun 2045 saja, sehingga perlu dibuat peta jalan transformasi perang darat sampai tahun 2070. (Lukman Tara/RRI)

KBRN, Jakarta: Peta jalan transformasi perang darat menggambarkan kebutuhan angkatan bersenjata untuk melakukan modernisasi dan peningkatan kemampuan mengadopsi teknologi militer terkini dengan cara membangun kemandirian pada industri pertahanan.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto meyakini, transformasi militer di Indonesia tidak cukup hanya sampai tahun 2045 saja, sehingga perlu dibuat peta jalan transformasi perang darat sampai tahun 2070.

Peta jalan transformasi perang darat tersebut menggambarkan kebutuhan angkatan bersenjata untuk melakukan modernisasi dan peningkatan kemampuan mengadopsi teknologi militer terkini dengan cara membangun kemandirian pada industri pertahanan.

“Kita operasionalkan menjadi peta jalan menuju 2045, lalu disadari bahwa untuk membangun angkatan bersenjata, untuk melakukan transformasi militer tidak cukup hanya sampai 2045. Sehingga peta jalan transformasi perang darat yang ditawarkan di buku itu sebetulnya tembus sampai tahun 2070,” kata Andi saat diskusi panel kegiatan Orasi Ilmiah dan Peluncuran Buku HUT ke-57 Lemhannas RI di Ruang Dwi Warna Gedung Lemhannas Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada HUT ke-67 Tentara Nasional Indonesia agar segera melakukan transformasi pertahanan sebagai kelanjutan dari proses reformasi militer untuk membentuk kekuatan pertahanan di Indonesia.

Namun, lanjut Andi, jika dilihat dari data dan indeks dari beberapa lembaga kajian, kemampuan Indonesia untuk mengadopsi teknologi, khususnya bidang baru seperti siber, artificial intelligence, nano, dan antariksa, masih berada di angka 2 dengan skala skor 1—5.

“Salah satu masalah dasarnya itu memang alokasi sumber daya kepada bidang riset pengembangan. Bukan hanya tentang risetnya, tapi juga tentang penyiapan sumber daya manusianya,” ujarnya.

Pada 5 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo secara formal menggunakan dua terminologi baru dalam khasanah kebijakan pertahanan di Indonesia.

Terminologi pertama adalah transformasi pertahanan atau defense transformation menekankan kelanjutan dari reformasi militer atau military reform

Lalu yang kedua dan khusus digunakan oleh Presiden adalah terminologi kekuatan pertahanan Indonesia yang diterjemahkan menjadi Indonesia Defense Force, bukan Indonesia Army Forces, dalam amanat 5 Oktober 2021.

Menurut Andi sebagai akademisi, itu terminologi spesifik yang akhirnya mengharuskan Indonesia untuk melakukan perubahan paradigmatik.

"Yakni bagaimana kita melihat revolusi organisasi militer Indonesia," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar