Hasil KLB Sumut Batal Diserahkan ke Menkumham

Foto: Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko Batal Didaftarkan ke Menkumham

KBRN, Jakarta: Partai Demokrat pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko batal mendaftarkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada hari ini, Senin (8/3).

"Ya enggak jadi (hari ini), mungkin besok (Selasa, 9 Maret) kali ya," kata salah satu pendukung Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, Max Sopacua, kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

Baca Juga:AHY Pede Laporannya Tumbangkan KLB Sumut

Max beralasan batalnya menyerahkan hasil KLB Sumut ke Kemenkumham hanya persoalan waktu saja.

"Biar persiapan lebih matang saja," klaim Max.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini, laporan yang disertakan dengan dokumen kepengurusan partai yang dipimpinnya itu dapat membuahkan hasil keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menolak kepengurusan baru hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut)

"Saya memiliki keyakinan Kemenkumham memiliki integritas dan bisa bertindak secara obyektif meggunakan segala data, bukti dan fakta yang kami terapkan hari ini," kata Agus Harimurti Yudhoyono usai menyerahkan laporan dan dokumen kepengurusan Partai Demokrat di Gedung Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkumham, Jakarta (8/3/2021).

Baca Juga:Perjalanan Marzuki Alie Dipecat Hingga Gugat AHY

Putera sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyatakan, laporan dan dokumen yang diberikan itu untuk membuktikan ketidaksahannya pelaksanaan KLB Deli Serdang yang menetapkan  Kepala Staf Kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum.

"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun," ujar AHY.

"Bahwa penyelenggaraannya, panitianya, pesertanya semua tidak sah berdasarkan konstitusi partai kami," tambahnya lagi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00