FOKUS: #POLEMIK PARTAI DEMOKRAT

PD: Bukan Isu Internal, Abuse of Power

AHY dan Moeldoko (Doc Istimewa) .jpg

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, telah menyampaikan sikap pemerintah terhadap pelaksaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Jumat (5/3/2020). Iya menyebut, hal itu merupakan masalah internal partai sehingga pemerintah tidak akan mencampurinya.

Demokrat pun menanggapi pernyataan Mahfud tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, penilaian Mahfud salah karena dalam kasus ini terdapat pihak-pihak lain yang terlibat.

"KLB dagelan tersebut bukanlah persoalan internal Partai Demokrat belaka, karena yang menyelenggarakan adalah Mantan Kader PD dan pihak eksternal dari PD," kata Herzaky dalam keterangannya, dilansir Kumparan, Minggu (7/3/2021).

Pihak eksternal yang dimaksud Herzaky, adalah keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang ditunjuk sebagai Ketua Umum versi KLB tersebut.

"Ada keterlibatan Kepala Staf Presiden yang nyata dan terang benderang, yang dibuktikan dengan dipilihnya nama beliau oleh KLB dagelan ini sebagai Ketua Umum abal-abal. Lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko pun menerima keputusan ini," sebutnya.

Menurut Herzaky, hal tersebut meruapakan inkonstitusional karena bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. Oleh sebab itu, ia menilai KLB yang disebutnya dagelan tersebut, sebagai tindakan melawan hukum.

"Bahkan, KSP Moeldoko bisa dikatakan melakukan “abuse of power” mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan," kata Herzaky.

Kehadiran Moeldoko juga menjadikan friksi di Partai Demokrat berbeda dari partai lainnya. Karena, dualisme yang terjadi di partai lain, terjadi antar kader partai tanpa ada pihak eksternal.

"Friksi partai-partai lain sebelum ini, tidak ada pembantu presiden, anggota kabinet yang bukan anggota partai politik tersebut, yang terlibat. Kini, dalam kasus GPK-PD, ada sosok Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang nyata-nyata bukan anggota Partai Demokrat, dan baru dijadikan anggota ‘secara paksa’ dalam KLB dagelan itu," kata Herzaky.

Maka dari itu, Herzaky meminta pemerintah agar melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pasalnya kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025 di bawah AHY telah disahkan Kemenkumham.

"Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal," kata Herzaky.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00