KLB Partai Demokrat, Kader di Bali: Ilegal

KBRN, Denpasar: Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dikabarkan akan dilaksanakan di Bali dalam waktu dekat. 

Menyikapi itu, pengurus Partai Demokrat, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 9 kabupaten/kota di Bali tidak tinggal diam. 

Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta. (Istimewa)

Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta membuat pernyataan sikap kader dan pengurus Partai Demokrat se-Bali. 

Pernyataan sikap yang dibuat 10 punggawa Partai Demokrat di Pulau Dewata itu berisikan 5 poin. 

Poin pertama tertulis, KLB yang rencananya digelar di Bali ilegal. 

"Kami dengan tegas menolak digelarnya KLB illegal tersebut di Bali," ucap Mudarta kepada RRI, Minggu (28/2/2021).

Sedangkan pada poin ketiga, Partai Demokrat mengimbau pemerintah daerah, kepolisian serta pihak berwenang lainnya, tidak memberikan ijin kegiatan KLB ilegal tersebut. 

Alasannya, kata Mudarta, KLB tersebut tidak memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020.

"Legalitas kami dari hasil Kongres V Partai Demokrat telah disahkan oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Keabsahan kepengurusan kami tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-09.AH.11.01 tanggal 18 Mei 2020," beber Mudarta. 

Bila KLB tersebut dipaksakan, Mudarta memastikan, pihaknya tidak akan tinggal diam. 

"Ijinkan kami untuk bergerak menegakkan Swadharma Kami kepada Partai Demokrat," tegasnya. 

Di akhir pernyataan sikap tersebut, Mudarta mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kedamaian Pulau Seribu Pura. 

"Mari bersama kita jaga kesucian dan kedamaian Pulau Bali dari perbuatan yang bertentangan dengan Dharma," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00