Penjelasan Eks PKI/HTI Dilarang Ikut Pemilu

KBRN, Jakarta: Draft Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu melarang mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Partai Komunis Indonesia ikut Pilkada, Pileg, hingga Pilpres.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa menjelaskan, ketentuan itu dibuat karena semua warga negara Indonesia harus patuh dengan konstitusi.

"Jadi dia harus mengakui yang namanya ideologi kita dasar negara kita Pancasila tapi bagi mereka yang tidak mau mengakui, itu bahkan ingin mengubah ya tentu itu tidak bisa kita beri kesempatan untuk mencalonkan baik di eksekutif maupun legislatif. Jadi itu sudah menjadi kesepahaman bersama," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Meski demikian, politisi Partai NasDem ini menekankan bahwa, bukan tidak mungkin pada aturan turunannya nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU membolehkan eks anggota PKI dan HTI ikut Pemilu. Asalkan mereka kembali mengakui konstitusi Indonesia dan mengumumkan kepada publik.

"Walaupun sudah eks. Kecuali nanti dia ketika turunannnya kan PKPU, dia akan menyatakan pada publik misalnya PKPU nya seperti apa turunannya. Seperti eks napi lah, napi korupsi gitu kan. Dia tidak boleh mencalonkan legislatif walaupun diuji kalah, misalkan diuji materi kalah di mahkamah agung. Tapi kan tetap nanti dia di PKPU-nya diatur secara teknis dia harus mengumumkan ke publik dan sebagainya," urainya.

Perlu diketahui, ketentuan terkait pelarangan eks PKI dan HTI ikut Pemilu  tertuang dalam pasal 182 RUU Pemilu. Pelarangan untuk eks PKI diatur dalam ayat 2 huruf Z poin ai, sementara pelarangan untuk eks HTI diatur dalam pasal, ayat dan huruf yang sama, huruf aj.

"ai. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI," demikian bunyi draft tersebut.

"aj. bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," lanjut bunyi draft tersebut.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati RUU Pemilu untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Draf RUU Pemilu sudah diserahkan Komisi II DPR ke Baleg DPR.

Keterangan Foto: Ilustrasi/ Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. ANTARA/Ardika/am.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00