Pilkada DKI Jakarta: PPP dan Demokrat Berseberangan

Ilustrasi / Suasana Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021). Rapat Paripurna diikuti oleh 73 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 310 secara virtual dan beragendakan pembacaan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

KBRN, Jakarta: Draf Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu nantinya ikut mengatur jadwal Pilkada DKI Jakarta pada 2022 mendatang.

Partai Politik (Parpol) mulai memasang ancang-ancang dengan bersuara soal apakah memang harus pada 2022 ataukah mengikuti UU Pemilu yang mengatur Pilkada nanti (termasuk DKI Jakarta) berlangsung pada 2024.

Deretan kursi di Senayan pun mulai menghangat, karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlibat friksi dengan Partai Demokrat soal Pilkada DKI Jakarta.

Politikus PPP, Nurhayati Monoarfa, menilai, UU Pemilu tidak perlu diubah, dan Pilkada tetap dilakukan pada 2024.

BACA JUGA: RUU: Pilkada Serentak di 2022 dan 2023

"Soal pilkada, kami tetap dengan UU (Pemilu) yang tidak perlu diubah sehingga pilkada tetap di tahun 2024," ujar Nurhayati kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menilai UU Pemilu belum relevan untuk diubah. 

Ia berharap UU Pemilu tidak diubah setiap lima tahun sekali.

"Seingat saya di draf RUU Pemilu belum tentu dibahas dan kami Fraksi PPP berpendapat bahwa RUU (Pemilu) belum relevan untuk diubah," tegasnya.

Selain itu, Nurhayati menilai Indonesia masih menghadapi pandemi dan dampak COVID-19. 

Ia menilai sebaiknya energi negara tahun 2021 hingga 2023 digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Kita perlu konsentrasi pada pemulihan ekonomi dan sekaligus pemantapan sistem kesehatan nasional agar orang tetap sehat dan bisa bekerja, berpenghasilan dan berdaya beli. Lebih baik energi bangsa ditumpahkan ke situ untuk tahun 2021 sampai 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional," ucapnya.

Sementara itu, Partai Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah yang habis pada 2022 tetap digelar di tahun yang sama, termasuk DKI Jakarta. 

Begitu juga kepala daerah yang habis pada 2023.

BACA JUGA: Pembahasan RUU Pemilu Temui Lima Isu Klasik

"Demokrat mengusulkan pilkada dilakukan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Demokrat meminta daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023, tetap menjalani Pilkada di tahun 2022 dan 2023," kata Kepala Bamkostra Partai Demokrat, Herzaky, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, dan pemilihan DPD RI, sesuai putusan MK 26 Februari 2020, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Sehingga Partai Demokrat mendukung penuh pelaksanaan pemilu nasional serentak tetap pada 2024.

Sedangkan pilkada serentak secara nasional, menurut Herzaky, dapat dipertimbangkan pada 2027. 

Dia berharap pemerintah dan DPR dapat menghasilkan keputusan bersama demi mewujudkan demokrasi.

"Harapan Demokrat, opsi apapun yang dipilih sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan partai politik di parlemen dalam revisi UU Pemilu, merupakan opsi terbaik. Jangan sampai demokrasi di Indonesia berjalan mundur," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, draf RUU Pemilu sedang dibahas di DPR. 

Draf RUU Pemilu yang saat ini sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatur jadwal Pilkada 2022.

Jadwal Pilkada 2022 tertuang dalam Pasal 731 Ayat (2) draf RUU Pemilu yang diterima dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. 

Berikut isi lengkap Pasal 731 ayat 1,2,3, dari Draf RUU Pemilu:

Pasal 731

(1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.

(2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

(3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00