Wacana Pilkada Bareng Pilpres 2024 Dapat Tentangan

Foto: Ahmad Doli Kurnia Ketua Komisi II DPR

KBRN, Jakarta: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, jika pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar bersamaan dengan Pemilu 2024, akan menimbulkan ketidak adilan. 

"Saya kira untuk mencari pejabat kepala daerah dengan jumlah yang banyak tidak terlalu mudah. Tentu akan melibatkan banyak pihak atau institusi yang kemudian nanti bisa berimplikasi terhadap politik juga," kata Doli dalam diskusi, Minggu (24/1/2021).

Untuk itu, dirinya mengusulkan agar Pilkada tidak dilaksanakan berbarengan dengan Pemilu 2024.

"Nah oleh karena itu, sebagian besar pandangan komisi II ingin melakukan evaluasi terhadap penataan ulang jadwal," kata politikus Golkar tersebut.

Doli menyebut RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di Baleg DPR sejak awal memang diusulkan pihaknya. Menurutnya, Komisi II sejak awal telah menyusun RUU tersebut untuk memperbaiki sistem pemilu.

Revisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR. RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Selain itu, Doli mencatat, setidaknya ada ratusan kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota yang nantinya akan menunjuk pejabat sementara bila pilkada dilakukan secara serentak pada 2024.

Pada 2017 misalnya, ia mengatakan, ada 101 daerah meliputi tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota yang harus diganti pejabat sementara. Lalu di 2018, ada 171 daerah meliputi 25 provinsi, 156 kabupaten/kota yang harus diganti.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00