ASN Kalteng Berurusan dengan Bawaslu

KBRN, Palangka Raya: Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Tengah diingatkan untuk menjaga netralitas khususnya jelang Pilkada serentak. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, mengatakan sudah ada beberapa kasus yang diproses terkait ASN yang didapati terlibat politik praktis. Sejumlah kasus yang sudah diproses berasal dari Kota Palangka Raya, Lamandau, Kapuas, Gunung Mas, dan Kotawaringin Timur. Menurutnya, rata-rata ASN yang tersandung masalah netralitas mendapat sanksi sedang.

“Medsos rata-rata melakukan aktivitas terkait misalnya ada yang like status paslon, tim kampanye, bahkan ada yang terang-terangan siap dukung mengomentari. Rata-rata medsosnya di facebook,” ujar Satriadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (25/11/2020).

Satriadi mengatakan, bagi ASN terlibat politik praktis ketika diperiksa kebanyakan berdalih tidak tahu kalau perbuatan mereka dilarang.

"Hal tersebut cukup aneh karena UU ASN dan Peraturan Pemerintah sudah jelas mengatur kode etik PNS," kata dia.

Setiap kali pelaksanaan pesta demokrasi, Bawaslu selalu mengingatkan Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fakhrizal Fitri, mengatakan ASN yang terlibat politik praktis terancam pelanggaran disiplin sesuai UU yang berlaku.

“Saya sudah menyampaikan juga saat forum Porsedasi dimana forum pertemuan Sekda se-Kalteng, saya menyampaikan berkenaan hal-hal netralitas ASN, saya minta secara berjenjang mereka mengingatkan kepada jajaran di bawahnya tentang netralitas ASN, bahwa secara aturan ASN tidak boleh ikut politik praktis ataupun secara terang-terangan mendukung salah satu paslon. Ini bisa berisiko terhadap pelanggaran disiplin baik itu di medsos maupun di tengah-tengah masyarakat,” kata Fakhrizal.

ASN di Kalimantan Tengah, lanjut dia, supaya betul betul menjunjung netralitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN, dapat dilaporkan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk diperiksa," kata Fakhrial.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00