Warga Solo Tolak Kehadiran Rizieq Shihab

Massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Kota Solo Menolak Rizieq Shihab melakukan aksi unjuk rasa di Gladak, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/11/2020). Aksi penolakan rencana safari dakwah Rizieq Shihab di Kota Solo tersebut dibubarkan oleh Kepolisian karena melanggar protokol kesehatan (Ant/Mohammad Ayudha)

KBRN, Jakarta: Sejak khotbah menggunakan kata-kata kotor baru-baru ini, aksi penolakan terhadap dakwah Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terus menjamur.

Kali ini massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Kota Solo Menolak Rizieq Shihab, melakukan aksi unjuk rasa di Gladak, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/11/2020). 

Namun aksi penolakan rencana safari dakwah Rizieq Shihab di Kota Solo tersebut dibubarkan oleh Kepolisian karena melanggar protokol kesehatan.

Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Laskar Pemuda Muslim Indonesia menyuarakan dukungannya kepada Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Dudung Abdurachman untuk membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Pemuda Muslim Indonesia, Abdillah Zain mengaku, pihaknya telah berulang kali menggelar aksi demi menuntut pembubaran FPI. 

BACA JUGA: HRS Ceramah dengan Kata Kotor, Pertegas Kebencian

Hal serupa pun dilakukan di hari ini, di depan Polda Metro Jaya.

"Pangdam Jaya mendesak FPI bubar jika tak taat aturan hukum. Bagaimanapun, desakan yang disampaikan Pangdam Jaya masuk akal dan konstitusional," tegas Abdillah dalam orasinya di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Sebab menurut dia, secara ideologis maupun praktik, FPI berpotensi menjadi ancaman negara. 

Karena sejak terbentuk pada 1988 silam, FPI terus menerus menggoreng isu identitas. 

"Berbeda dengan ormas Islam moderat lain," katanya.

Buktinya, tambah dia, desakan pembubaran FPI juga telah disuarakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) hingga tokoh Islam terkemuka yang juga mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Tuntutan itu katanya semakin diperkuat dengan habisnya masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Juni 2019 lalu. 

BACA JUGA: Pangdam Jaya Punya Alasan Kuat Bubarkan FPI

Di mana kala itu, tidak sedikit publik yang menandatangani petisi pembubaran ormas yang bermarkas di Kawasan Petamburan, Jakarta Barat tersebut. 

Akibatnya, pengamatan dia, sekalipun telah mendaftar, Kemendagri tetap enggan mengeluarkan SKT untuk FPI.

"Memang secara fakta, FPI hidup di Indonesia dan memiliki anggota. Tetapi, Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan setiap warga negara untuk taat pada aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut justru tak diindahkan oleh FPI, setidaknya terlihat dari sejumlah praktik yang dilakukan beberapa waktu lalu," ucapnya.

Pangdam Jaya: Bubarkan FPI!

Sehari sebelumnya, Panglima Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, jika pemasangan baliho atupun spanduk tetap dipasang sesuka hati, bukan tidak mungkin TNI bakalan membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).

"Jangan coba-coba pokoknya. Kalo perlu FPI bubarkan saja itu. Kalo coba-coba dengan TNI? Mari," tegas Dudung saat dikonfirmasi awak media di kawasan silang Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Ditekankannya, bahwa kegiatan pemasangan baliho ataupun spanduk di tempat-tempat umum, telah memiliki aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Hal itu diutarakannya saat merespon pertanyaan awak media tentang maraknya baliho yang memampang wajah Imam FPI, Rizieq Shihab.

"Kalau pasang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan, jangan seenaknya sendiri. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq. Itu perintah saya," tegasnya.

BACA JUGA: FPI dan Habib Rizieq Bibit Pemecah Bangsa

Menurut Dudung, belakangan ini pemasangan baliho yang tidak memenuhi aturan dan peraturan tersebut dilakukan dengan semena-mena. 

Kesemena-menaan itu yakni meski telah dilakukan penertiban baliho itu oleh petugas Satpol PP, namun mereka memasang kembali baliho-baliho tersebut.

Nah, jika pelanggaran aturan hukum dengan semau-maunya tersebut masih terus berlanjut, perlu ada tindakan secara tegas terhadap FPI.

"Berapa kali Satpol-PP menurunkan, dinaikkan lagi. Sekarang mereka (FPI) seperti yang ngatur, sukanya sendiri. ini negara hukum, harus taat hukum," jelasnya.

Padahal ditekankannya, sejumlah baliho Rizieq Shihab yang berisikan ajakan untuk 'Revolusi Akhlaq' itu telah melanggar aturan.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menurunkan seluruh baliho ajakan revolusi akhlaq yang justru dinilai dapat mengganggu persatuan dan kesatuan.

"Ini (baliho) akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho-baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Saya peringatkan dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa dia mewakili umat islam. Tidak semua. Lebih banyak umat islam yang baik, yang berkatanya baik, berucap baik dan bertingkahnya juga baik," pungkas Pangdam Jaya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00