Fadli Zon Kritik Pangdam, Irma: Ingat, Menhan Siapa?

Foto: (Dok. Ist)

KBRN, Jakarta: Politisi NasDem, Irma Suryani Chaniago menyentil Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon yang meminta Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dicopot karena bicara 'bubarkan FPI' dan dianggap sudah melanggar tugas pokok-fungsi (tupoksi) TNI. 

"Seorang wakil rakyat seharusnya berpihak kepada rakyat, apa pun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran Covid-19 harus dicegah, bukan malah membela pejabat pelanggar protokol Covid dan menyalahkan TNI! Mikir nggak sih Menteri Pertahanannya siapa," kata politikus NasDem nonaktif, Irma Suryani Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2020).

Soal kritik, Irma menilai Fadli Zon kurang cermat, dan menyarankan Fadli Zon menyoroti pemda DKI, yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. 

"Harusnya Fadli mengkritisi pemda DKI, yang melakukan pembiaran pelanggaran protokol COVID berjemaah dan meminta pertanggungjawaban moral Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan malah membela nggak keruan dengan menyebut UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi kapolda dan pangdam," ujarnya.

"Fadli sebagai wakil rakyat tidak cermat membuat statement berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No 32 Tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon, melainkan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP No 19/2010, melainkan PP No 33/2018," lanjutnya.

Sebelumnya, Fadli Zon mengkritik Pangdam Jaya terkait perintahnya dalam menertibkan baliho Rizieq Shihab di sejumlah titik di Jakarta.

"Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI," kata Fadli Zon di akun Twitternya, Jumat (11/10/2020).

"Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi 'dwifungsi ABRI' imbangi 'dwifungsi polisi'," sebut Waketum Partai Gerindra itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00