Satu Persatu Deklarator KAMI akan Pergi?

Dokumentasi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2020 lalu (Dok. Istimewa)

KBRN, Jakarta: Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Sirana Yusuf menegaskan, keberadaan KAMI sejak awal hanya gerak moral.

Untuk itu, jika keberadaan KAMI memunculkan pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan Pilpres 2024, satu persatu para deklator akan mundur.

"Gak ada lah (Bentuk kekuatan untuk Pilpres). Kalau ada yang mau bawa KAMI sepert itu ya bubarlah," kata Gde Siriana saat dihubungi RRI.co.id di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Ia mengatakan, jika keberadaan KAMI telah melenceng dari konsep awal. Gde meyakini para deklator KAMI akan keluar satu persatu.

"Tapi para deklaratornya kan bisa cabut sendiri-sendiri," ucapnya.

Gde menegaskan, konsep awal dibentuknya KAMI hanya gerakan moral. Karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collapse apabila tidak ada aksi penyelamatan. 

"Iya deklarasinya kan sebagai gerakan moral," tegasnya.

Sementara, Ketua Badan Pekerja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani juga membantah bahwa keberadaan KAMI untuk membangun kekuatan menjelang Pilpres 2024.

"KAMI tidak ada urusan dengan Pilpres, Pileg. Makanya kami betul-betul meminta kepada pendukung KAMI atau bagian dari KAMI tidak terlibat dalam politik praktis, dalam Pilkada dan sebagainya," tegas Yani saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Pada saat deklarasi, Ahmad Yani menuturkan, KAMI berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi. Dia menyebut KAMI akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan.

"KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif," sebut Ahmad yani.

Setelah jati diri, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan KAMI. Berikut ini poin-poin tuntutan KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00