Tim Mawar Masuk Kemenhan, Usman: Mahkamah Militer

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.(Dok.Ist)

KBRN, Jakarta: Masuknya dua eks anggota Tim Mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di bawah pimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi perhatian khusus dari kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, pengangkatan eks anggota Tim Mawar sebuah kesalahann pemerintah. Usman menyebut keterlibatan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa tidak lain adalah perkara pelanggaran HAM Tim Mawar di masa lampau..

"Dan sekarang orang tersebut (Prabowo, red) melanjutkannya dengan mengangkat orang orang yang terimplikasi hukum, atas kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer," kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Seharusnya, kata Usman, orang yang sudah diduga melakukan pelanggaran HAM tidak diberikan posisi dalam pemerintahan. 

"Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer, maupun jabatan strategis, dan struktural di pemerintahan," kata dia.

Perkembangan ini pun, kata Usman seolah secara lugas telah mengirimkan sinyal mengkhawatirkan. Menurut dia, para pemimpin Indonesia saat ini memang telah melupakan hari hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan pada masa Rezim Soeharto.

"Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya," kata dia.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diketahui melakukan perombakan perwira tinggi (pati) atau pejabat eselon I di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Ada dua nama yang menarik perhatian terkait pengangkatan pejabat struktural eselon I di lingkungan Kemhan ini.

Mereka adalah Brigjen TNI Yulius Selvanus diberi mandat sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan, dan Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha diberi mandat menempati posisi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Dua nama ini disebut-sebut sebagai mantan anggota Tim Mawar. Tim Mawar sendiri merupkan tim yang dibentuk pada tahun 1998 oleh TNI, dan bertugas untuk "menculik" para aktivis saat itu.

Sedangkan, Reformasi 1998 juga terjadi di masa Jenderal TNI (Purn) Wiranto memipin sebagai Panglima TNI.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00