Tunda Pilkada Semakin Menggema Dimana-Mana

KBRN, Jakarta: Meskipun gelombang pernyataan sikap masyarakat yang berharap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ditunda, tetapi Pemerintah, DPR dan KPU bergeming tetap tidak akan menunda.

Pernyataan sikap itu datang dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Komnas HAM agar Pilkada serentak 2020 ditunda dengan alasan pandemi Covid-19.

Hal senada juga disampaikan banyak tokoh, di antaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Direktur Eksekutif The Politcal Literay Institute, Gun Gun Heryanto mengungkapkan permintaan penundaan pilkada karena kekhawatiran pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Ada sejumlah argumentasi pilkada layak ditunda. Diantaranya pandemi yang melambung tinggi, tidak dibarengi kesiapan penyelenggara dengan pendekatan manajemen krisis kebencanaan. Kampanye aturan mainnya tidak berubah signifikan dengan kampanye pada keadaan normal. Demikian pula pencoblosan, penghitungan suara, jelas Gun Gun Heriyanto kepada rri.co.id, di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Menurut Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta ini, penundaaan dapat memberi kesempatan penguatan instrumen aturan sehingga lebih siap untuk menyelenggarakan pilkada pada musim pandemi.

Selain itu, banyak pihak terkait langsung penyelengaraan pilkada yang terpapar positif Covid-19. Tiga orang komisioner KPU positif Covid-19 dan ada 60 calon kepala daerah yang terpapar Covid-19 di 21 provinsi.

"Benar pernyataan sebagian pihak, tak ada jaminan kapan Covid-19 berakhir. Namun bukan alasan tepat menyamakan kondisi Desember 2020 dengan beberapa bulan ke depan pada 2021," kata pakar komunikasi politik yang juga mengajar kebijakan publik di Magister Ilmu komunikasi Universitas Mercu Buana ini. 

KPU sudah pada tempatnya mendengarkan masukan berbagai pihak agar menunda pilkada. Sesuai pasal 122a Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang menyatakan dalam hal adanya, antara lain bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelengaraan pilkada tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00