PDIP Menolak Penundaan Pilkada Serentak 2020

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.(Dok.Ist)

KBRN, Jakarta: Indonesia masih terancam pandemi Covid-19 saat ini dan juga mengancam tertundanya pelaksanan Pilkada Serentak 2020. Tapi, PDIP telah memberikan pernyataan bakal menolak penundaan Pilkada Serentak 2020.

“Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan tahun ini. Penundaan justru akan menciptakan ketidakpastian politik,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (20/9/2020).

Hasto mengkhawatirkan daerah dipimpin seorang pelaksana tugasa (plt) kepala daerah bila terjadi penundaan Pilkada Serentak 2020.

"Kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt," kata Hasto.

Menurut dia, rata-rata kepala daerah di 270 daerah Pilkada serentak 2020 masa jabatan akan habis pada bulan Februari 2021.

“Setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya. Tak terkecuali juga bagi para kepala daerah wajib mendapatkan legitimasi dari rakyat, untuk menjalankan roda pemerintahan,” ucap dia.

Bahkan, Hasto mengakui walau pun belum ada kepastian tentang berakhirnya pandemi Covid-19 dan dampak yang menyertainya.

“Pilkada 2020 harus tetap digelar, pada 9 Desember. Agar rakyat memiliki kepastian terkait pemimpin daerah yang legitimatif. Justru memberikan kepastian agar ada pemimpin yang kuat, ada pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat," kata dia.

Hasto mengamini bagi calon kepala daerah melewati tahapan Pilkada, pasti mereka menyerap aspirasi rakyat di wilayahnya masing-masing. Apalagi, PDIP masih pemilik suara terbanyak dalam pemilu.

"Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru, ketika pilkada itu tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat," kata Hasto.

Usulan penundaan Pilkada serentak 2020 kembali mencuat ke publik belakangan hari ini. Sebab, setelah melihat kenyataan pelaksanaan masa pendaftaran pasangan calon, juga diwarnai pelanggaran protokol Covid-19.

Bawaslu RI telah mencatat 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00