Pegawai Jadi ASN, Nasib Independensi KPK Dipertaruhkan

Foto: ist

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan, atas kebijakan Presiden Joko Widodo terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Independensi jadi taruhan karena terganggu birokrasi yang panjang. Semakin lemah dan bahkan makin lumpuh dalam penegakan hukum merupakan dua hal yang tengah membayangi KPK," kata Mardani di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan efek domino dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK.

"KPK merupakan lembaga yang mencerminkan organisasi modern dengan logika kerja yang amat dinamis," ujarnya.

"Jika dibiarkan menjadi ASN, KPK akan sulit melakukan inovasi sekaligus menghilangkan semangat independensi, karena KPK akan tunduk pada kebijakan birokrat," jelasnya.

Dari data United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), terang Mardani, lembaga antikorupsi dalam suatu negara harus independen dan bebas dari pengaruh manapun. 

"Tren positif penanganan korupsi di Indonesia selama ini harus dijaga. PP ini boleh jadi akan menurunkan pencapaian KPK selama ini," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00