Amin: Investasi Asing Harus Sesuai Pancasila dan UUD 45

Konkretnya ditekankan dia, yakni investasi asing yang masuk ke tanah air haruslah tetap mengedepankan untuk mempekerjakan tenaga kerja Indonesia. Bukan malah TKA asing. 

"Sudah sewajarnya dan seharusnya jika peningkatan investasi harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dalam negeri," tukasnya.

Perlu diketahui, polemik terkait 500 TKA China ini ramai di pemberitaan media massa setelah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama DPRD yang kompak menolak kedatangan mereka.

Sebab sebelumnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 tenaga kerja asing (TKA) yang diajukan oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Terkait itu, sebagaimana dikutip dari kompas.com, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) dan Perluasan Kemenaker Aris Wahyudi menyatakan bahwa, perusahaan yang akan mendatangkan 500 TKA China telah berupaya mencari pekerja WNI. 

Tetapi menurut Aris jumlah WNI yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan masih kurang. Hal itu karena banyak WNI yang tak bersedia. Alasan WNI karena lokasi pembangunan pabrik smelter di Konawe, Sultra yang jauh. Kalau pun ada yang bersedia, kualifikasi dan kemampuan mereka pun masih kurang. 

Amin AK tak sependapat dengan alasan tersebut. Sebab diyakininya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia tak kalah dengan negara asing. Asalkan para pekerja Indonesia diberi gaji yang setimpal.

"Coba beri mereka (pekerja Indonesia) gaji yang tinggi sebagaimana para TKA China itu. Saya yakin SDM kita jauh lebih baik dan punya dedikasi membangun negeri,” pungkasnya. (Foto: Naifuroji/Man/dpr.go.id)

Halaman 2 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00